Haianpilar.com, Pesawaran – Pelayanan publik di Kabupaten Pesawaran hingga saat ini masih terbilang belum maksimal dapat dirasakan oleh masyarakat, mulai dari masalah infrasturktur, sarana dan prasarana perkantoran, administrasi kependudukan hingga pelayanan kesehatan. Untuk itu, secara bertahap harus segera dilakukan upaya perbaikan dan juga sangat dibutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat.
Hal itu diungkapkan Bupati Pesawaran H. Dendi Ramadhona, ST saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI di Kabupaten Pesawaran, dalam rangka “Pelayanan Publik” masa persidangan I tahun sidang 2016-2017.
“?Seperti perkantoran, sejak 9 tahun berdiri, Pesawaran baru memiliki 13 gedung kantor dan masih ada kekurangan 17 kantor yang statusnya masih menumpang di rumah-rumah masyarakat yang disewa. Ini menjadi salah satu kendala dalam melakukan pelayanan publik, sebab untuk penyimpanan dan dokumen data masih berserakan, karena rumah-rumah yang disewa itu bukan didesain untuk kantor,” kata Dendi, pada acara yang digelar di aula Pemda setempat, Rabu (12/10/2016).
Kemudian untuk infrastruktur jalan, lanjut Dendi, masih menjadi permasalahan klasik dengan kondisi yang cukup unik karena bersebelahan dengan Kota Bandarlampung, namun infrasturkturnya masih seperti daerah terisolir, padahal Pesawaran adalah pintu masuk dari segala penjuru.
“Seperti di Tegineneg, itu ketika masuk jalan milik negara memang mulus, tapi begitu belok sedikit, mules. Kalau jalan nasionalnya mulus kalau kita mules,” canda bupati.
Sedangkan untuk pelayanan di bidang pencatatan sipil, meskipun Kabupaten Pesawaran jumlah perekaman KTP secara nasional cukup berprestasi, dimana dari 543.000 jiwa, sudah ada 330.000 yang melakukan perekaman.? Namun, sistem secara online ini masih menjadi kendala karena proses perekaman dan pengiriman dokumen ke pusat terkadang lama untuk di respon dan sering mengalami gangguan koneksi.
“Akhirnya ini menjadi penghambat pelayanan.? Bahkan ada masyarakat yang harus sabar menunggu sampai berminggu-minggu,” jelasnya.
Di samping penyediaan tempat pelayanan publik, Dendi juga mengatakan bahwa kinerja SDM juga masih menjadi kendala, dimana dia mencontohkan seperti pelayanan kesehatan oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dibuat galau oleh pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan menjadi PNS yang hingga saat ini belum ada titik terang. “Mereka selalu bertanya kapan SK mereka keluar, karena kepala daerah yang merekomendasikan, jadi mereka pikir bupati yang bertanggung jawab. Ini juga menggu kinerja tenaga kesehatan kami,” ucapnya.
?Sedangkan untuk pelayanan di desa-desa, Bupati mengaku Kabupaten Pesawaran hingga saat ini juga belum dapat menjalankan amat undang-undang untuk mengalokasikan paling sedikit 10 persen alokasi dana desa dari dana perimbangan yang diterima dikurangi dana alokasi khusus.
“Dikarenakan tidak mungkin kami mengurangi belanja langsung masyarakat mengingat pagu APBD tidak mampu mengangkat anggaran 10 persen tersebut, karena masyarakat membutuhkan bangunan fisik yang langsung dapat dirasakan, ini juga menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusinya seperti apa?,” paparnya.
?Sementara, Ketua TIM Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si, menyambuat baik atas apa yang telah dipaparkan oleh Bupati Dendi Ramadhona, sehingga hal tersebut dapat dikaji ulang dan dibahas pada anggaran berikutnya di DPR RI.
“Semua apa yang kurang akan kita tangkap dan kita kesini artinya kita tau apa yang menjadi permasalahan disini untuk menjadi perhatian kita kedepan,” ujarnya.
Sebab menurutnya, ?kunjunganya terkait pelayanan publik di Kabupaten Pesawaran juga untuk melihat apa saja kebijakan maupun inovasi yang telah, sedang dan akan dilakukan baik dari segi unit penyelenggara atau pelaksana pelayanan, metode, aspek prosedur, persyaratan, biaya, sarana dan prasarana, aparat pelaksana maupun sistem informasi pelayanan yang diterapkan.
“Juga bagaimna. Bentuk keterlibatan/partisipasi masyarakat sebagai subjek maupun objek,” katanya.
Selain itu, pihak DPR RI juga melihat apa saja bentuk kerjasama yang telah dilakukan dengan lembaga atau instansi pemerintah lainnya dan bagaimana akses dan ketersediaan fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat miskin, perlakuan khusus bagi kelompok rentan yaitu penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan anak-anak?. “Jadi apa saja hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut juga kita lihat,” tandasnya.
?Hal senada ditambahkan anggota Komisi II H. Zulkifli Anwar, bahwa Kabupaten Pesawaran saat ini memang masih menjadi kabupaten dalam kategori buruk di Indonesia. Sebab, sejak usia 9 tahun berdiri dengan pergantian Penjabat Bupati sebanyak 4 kali dan 1 kali devinitif, Kabupaten Pesawaran belum maksimal untuk hal pelayanan publik.
“Dengan satu lagi bupati definitif yang baru 7 bulan ini diharapkan kedepan dapat lebih baik lagi dan saya berharap agar teman-teman di DPR juga dapat membantu,” pungkasnya.
Diketahui, dalam kunjungan tersebut, selain mendengar pemaparan dan penyerahan cindera mata dari bupati, rombongan Komisi II DPR RI juga meninjau proses pelayanan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pesawaran yang diikuti oleh 16 orang anggota Komisi II di antaranya, Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si, H. Sirmaji, M.Pd, Budiman Sudjatmiko, H. KRH. Henry Yosodiningrat, H.M. Idham Samawi, Drs. H. Dadang S Muchtar, Agung Widyantoro, SH, M.Si, H. Zulkifli Anwar, Ir. Fandi Utomo, Ammy Amalia Fatma Surya, SH, M.Kn, Haerudin, S.Ag, MH, H. Irmawan, S.Sos, MM, H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si, Baidowi, S.Sos, Drs. Tamanuri, MM, Dr. Rufius Hotmaulana Hutauruk, SH, MM, MH. (*)
