Harianpilar.com, Bandarlampung – Dalam rangka penegakan hukum dan bahaya pungutan liar (Pungli) di lingkungan birokrasi, Presiden RI Joko Widodo dalam waktu dekat ini akan mengundang seluruh gubernur se Indonesia pada pekan ini.
“Istana yang mengundang mereka (gubernur) pekan ini,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, seperti dikutip dari Website Kemendagri, Selasa (18/10/2016).
Menurut Tjahjo, pertemuan ini juga dalam rangka mengingatkan kembali para gubernur sebagai tangan kanan Presiden di daerah harus melaksanakan arahan Presiden. Seperti juga mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerataan, kesejahteraan rakyat.
Tjahjo menjelaskan kepala daerah harus memahami area rawan korupsi agar tidak menyalahgunakan amanah dan tugasnya. “Pungli 1 rupiah pun atau janji apapun harus diberikan sanksi yang tegas,” kata Tjahjo.
Dia mengklaim pengawasan internal Kemendagri dan gubernur sudah cukup ketat untuk mengawasi seluruh aparatur pemerintah pusat dan daerah termasuk di dalamnya DPRD.
Menurutnya, jika masih terjadi pelanggaran korupsi apalagi operasi tangkap tangan oleh KPK, maka dia menilai ada yang salah dalam mentalitas kepala daerah.
“Itu bukan salah pengawasan tapi balik ke mentalitas oknum baik itu pejabat daerah pusat maupun oknum anggota DPRD,” kta Tjahjo Kumolo. (Juanda)
