Harianpilar.com, Lampung Tengah – Dalam rangka membangun pemerintah yang bersih dan terbebas dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Bupati Lampung Tengah (Lamteng) DR. Ir. Mustafa, akan membrengus praktek percaloan dengan membentuk E Governance (Pemerintahan Digital) melalui Surat Edaran (SE) Nomor 09 tahun 2016.
Mustafa juga meminta SKPD dan masyarakat untuk segera melaporkan oknum-oknum tertentu yang mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan bupati. Untuk itu, Mustafa akan memangkas birokrasi yang bersifat pelayanan langsung terhadap masyarakat guna meminimalisir celah pungli.
Kedepan pihaknya juga akan membagi tugas SKPD menjadi 5 siklus yang saling terintegrasi, di antaranya pelayanan, pemberdayaan, pembangunan.
“Program kerja yang dibuat untuk kepentingan rakyat tidak boleh sembarangan, semua harus terintegrasi satu sama lain dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Dengan ini program yang dibuat lebih terstruktur dan efisien. Ini harus kita mulai untuk mewujudkan Lampung Tengah yang lebih baik,” ungkap Mustafa, saat penandatanganan pakta integritas, di Lapangan Merdeka Gunungsugih, Senin (17/10/2016).
Usai penandatanganan, Mustafa juag berkesempatan melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di dua SKPD yakni, Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Kantor Catatan Sipil (Disdukcapil).
Mustafa menyusuri dari satu ruangan ke ruangan lainnya memeriksa seluruh perangkat yang ada dari dua dinas tersebut. “Saya minta setiap pelayanan yang diberikan harus memenuhi standar. Tidak asal, tidak sembarangan, apalagi sampai merugikan rakyat,” tegasnya.
Menurut Mustafa, penandatanganan pakta integritas ini sebagai momen evaluasi bagi jajaran Pemkab Lampung Tengah dalam menilai kinerja yang telah dilakukan. SKPD, kata dia, harus mampu mengukur sudah sejauh mana program yang telah dijalankan, penyerapan, implementasi maupun target yang telah dicapai.
“Di bulan Oktober ini, semua program harusnya telah dilaksanakan 80 persen, baik serapan maupun penggunaan fisik. Saya minta seluruh jajaran dari bawah sampai atas agar mengevaluasi, sudahkah kita bekerja sesuai dengan target yang diharapkan rakyat? Terus perbaiki diri, bekerja dengan target dan hati,” ungkap Mustafa.
Untuk memaksimalkan anggaran, pada kesempatan itu Mustafa menginstruksikan seluruh SKPD agar membuat rancanangan anggaran yang berasaskan pada fungsi, peran dan manfaat yang akan dirasakan masyarakat. Program-program yang tidak diperlukan, tegas Mustafa, bisa pastikan akan dicoret.
Ia juga mengingatkan SKPD untuk tidak melakukan hal-hal tidak dibutuhkan dan hanya menghabiskan anggaran. “Hentikan studi banding-studi banding yang tidak jelas manfaatnya. Ingat, korupsi tidak hanya dilakukan dengan mengambil uang rakyat, tetapi juga dengan membuat program kerja yang tidak mengandung manfaat,” tegas pasangan dari Loekman Djoyosoemarto ini. (Juanda)
