Harianpilar.com, Tanggamus – Penantian panjang para pedagang Pasar Kotaagung, Kabupaten Tanggamus untuk mendapatkan legalitas kepemilikan bangunan kios di pasar tersebut segera terwujud. Dinas Perdagangan dan Pasar (Disdagsar) setempat segera akan menerbitkan 96 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kios pedagang di Pasar Kotaagung.
Kepala Bidang Pasar Disdagsar Tanggamus Mulyadi menargetkan hingga bulan Desember 2016, bisa menyerahkan 96 SHGB ke pedagang.
“Pasar Kotaagung terdiri dari 251 unit kios yang belum memiliki SHGB. Untuk tahap awal, kita akan menerbitkan 96 SHGB. Sedangkan sisanya akan kita terbit pada tahun 2017,” kata Mulyadi, Rabu (12/10/2016).
Dia melanjutkan, saat ini 96 SHGB itu sedang dalam proses penerbitan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanggamus.
“Kita minta pedagang segera menyerahkan berkas persyaratan untuk pengambilan SHGB. Syarat itu diantaranya, foto copy KTP dan KK,“ terangnya.
Terpisah, Ketua Forum Pedagang Pasar Kotaagung Firman Yendi mengapresiasi kinerja Disdagsar yang mengupayakan penerbitan SHGB tersebut sebagai legalitas para pedagang.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Tanggamus dan Disdagsar, yang telah menganggarkan dana untuk penerbitan SHGB ini,” kata Firman.
Firman berharap, persyaratan pengambilan SHGB nanti agar tidak dipersulit. Kemudian ketika masa SHGB berakhir tahun 2025 mendatang, agar dapat diperpanjang masa hak gunanya dengan anggaran APBD.
Sementara BPN Kabupaten Tanggamus menargetkan, sampai akhir Oktober dapat menerbitkan seluruh sertifikat lahan milik warga peserta program nasional agraria (prona) tahun 2016.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Tanggamus Djohan Syah mengatakan, tahun ini total kuota prona di kabupaten setempat mencapai 6.500 sertifikat lahan. Dari jumlah tersebut sertifikat lahan milik warga yang telah dibagikan meliputi 34 pekon (desa) di 12 kecamatan.
”Jadi tinggal warga di enam pekon lagi yang belum menerima sertifikat prona. Kita targetkan sampai akhir bulan ini seluruhnya selesai,“ kata Djohan Syah, Rabu (12/10).
Menurut dia, penetapan peserta prona dilakukan berdasarkan usulan pihak pekon. Begitu juga mekanisme pembagian sertifikatnya dilakukan pihak pekon.
Dia menerangkan, syarat untuk mengikuti program prona diantaranya surat jual beli atau hibah/warisan atas lahan yang akan disertifikat. Kemudian, foto copy KTP dan melampirkan surat keterangan lunas PBB.
“Setelah syarat dipenuhi, warga bisa mengajukan ke pihak pekon. Selanjutnya pihak pekon menyampaikan proposal permohonan kepesertaan prona ke BPN,“ jelasnya.
Dia juga menegaskan, pembuatan sertifikat prona tidak dipungut biaya. “Prona ini gratis, karena sudah disubsidi pemerintah. Warga hanya mengeluarkan biaya administrasi seperti, materai dan kelengkapan persyaratan lainnya yang dikoordinir pihak pekon,“ tegasnya. (Lis/Mar)
