Harianpilar.com, Lampung Timur – Oknum Kepala Satker Dinas PU Lampung Timur Yohanes dituduh meminta uang setoran proyek pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) tahun 2015 yang lalu sebesar Rp10 juta setiap desa. Di Lampung Timur terdapat 38 desa dari 264 desa yang mendapat kucuran dana program tersebut, sehingga Yohanes diperkirakan dapat mengantongi uang sebesar Rp380 juta. Setiap desa menerima kucuran dana sebesar Rp250 juta.
Ke empat dari 38 desa yang mendapatkan dana PPIP membuat pernyataan diatas kertas yang isinya bahwa mereka disuruh menyetorkan uang kepada kelapa satker Dinas PU Yohanes sebesar Rp10 juta dengan alasan sebagai uang administrasi. Keempat kepala desa yakni; Kades Gunug Pasir Jaya, Kecamatan Sekampung Udik Sukiman, Kades Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik Pujiyono, Kades Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik Esmoyo, dan Kades Ganti Warno, Kecamatan Pekalongan Sarno.
“Kami disuruh menyetorkan uang sebesar Rp10 juta kepada pak Yohanes,“ kata Kades Gunug Pasir Jaya, Kecamatan Sekampung Udik Sukiman, belum lama ini.
Hal serupa juga disampaikan Kades Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik Pujiyono. Dia menyatakan Yohanes meminta uang dengan alasan biaya administrasi. Namun dia tidak merinci lebih lanjut administrasi yang dimaksudkan.
Surat pernyataan pengakuan empat kepala desa tersebut dihimpun oleh LSM Patriot Indonesia Kabupaten Lampung Timur. Ketua LSM Patriot Indonesia Kabupaten Lampung Timur Burhanudin mengatakan setelah pihaknya menerima surat pernyataan pengakuan diatas kertas, lalu melaporkan ke Polres Lampung Timur, Kamis (29/9/2016).
Burhanudin mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat pengaduan permaslahan tersebut ke Polres Lampung Timur, namun sayangnya dia lupa nomor surat yang dimaksudkan. (Burhan)









