Harianpilar.com, Bandarlampung – Kabar gembira bagi tenaga honorer/kontrak di lingkungan Pemprov Lampung, pasalnya pihak Pemprov akan segera merealisasikan penyelenggaraan jaminan kesehatan terhadap 2500 tenaga honorer, menyusul dilaksanakannya rapat tindak lanjut draf Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Kontrak/Honorer Pemerintah Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Asisten Bidang Kesra, Senin (29/8/2016).
Dalam arahannya, Asisten Bidang Kesra Elya Muchtar ketika memimpin rapat menjelaskan, Pemprov berkeinginan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada tenaga kontrak/honorer Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Untuk itu, draf perjanjian kerjasama ini sedang kami evaluasi dan bahas bersama guna mengakomodir pelaksanaan rencana tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, menurut informasi Karo Humas dan Protokol Bayana sebagaimana arahan Kepala Unit Pemasaran BPJS Imam Subekti mengatakan, ruang lingkup pelayanan kesehatan yang akan diterima oleh tenaga kontrak/honorer berupa rawat jalan tingkat kesatu, rawat inap tingkat kesatu, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
“Adapun untuk hak kelas perawatan rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan adalah kelas 2, setara dengan PNS golongan II,” ujarnya.
Sedangkan terkait besarnya iuran, Bayana menjelaskan, besarnya iuran peserta mengacu pada ketentuan iuran bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Di mana menurutnya, persentase upah yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan baik yang dibiayai APBN dan APBD sebesar 5 persen dengan pembagian 3 persen dari pemerintah dan 2 persen dari honorer pribadi.
Lebih lanjut Bayana menjelaskan, pelaksanaan rencana tersebut masih akan dibicarakan di tingkat internal Pemerintah Provinsi Lampung, hal tersebut terkait himbauan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo terkait rencana efisiensi dan pengendalian pelaksanaan APBD Tahun 2016.
Ditambahkan Kabag Humas Heriyansyah rapat ini dihadiri oleh Kepala BKP Provinsi Lampung Zaini Nurman, Kepala Biro Sosial Ratna Dewi serta sejumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (Juanda)
