Harianpilar.com, Bandarlampung – Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 125/PMK.07/2016 tanggal 16 Agustus 2016, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, memastikan pemerintah pusat menunda transfer Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah dengan total dana Rp19,4 triliun. Khusus untuk Provinsi Lampung penundaan DAU mencapai Rp 239.308.802.428, otomatis kondisi ini akan mengganggu pembangunan di Lampung.
Kepala Biro Keuangan Provinsi Lampung, Minhairin mengaku sudah mengetahui angka pasti penundaan transfer DAU untuk Lampung tersebut. Saat ini, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sedang melakukan penataan anggaran untuk menyesuaikan penundaan tersebut.
Khusus untuk Provinsi Lampung, penundaan DAU/bulan sebesar Rp 59.827.200.607 sehingga total selama empat bulan tersebut mencapai Rp 239.308.802.428.
Dijelaskannya, di Provinsi Lampung sendiri berdasar Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU. Diperincikan, Pemprov Lampung dikenakan penundaan pembayaran DAU pada bulan September, Oktober, November dan Desember. Sebanyak Rp59,827 miliar lebih setiap bulannya, atau total Rp239,308 miliar lebih.
Sementara Pringsewu dikenakan penundaan sebanyak Rp11,462 miliar lebih tiap bulannya atau total Rp45,851 miliar lebih. Secara nasional, dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN 2016 terhadap penyaluran sebagian DAU tahun anggaran 2016 dilakukan penundaan untuk 169 daerah sebesar Rp19,418 triliun lebih.
Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal berharap, semua pihak harus mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Meski banyak pihak yang merasa terganggu kebijakan tersebut.
Ia menyatakan ini suatu kebijakan yang memang harus diikuti. Meski ke depan akan berdampak serius pembangunan yang ada di Lampung.
“Kalaupun itu terjadi maka Pemprov Lampung ya wajib melakukannya, terjadinya rasionalisasi anggaran dengan cara menghentikan atau menunda beberapa kegiatan proyek dan mendorong program-program wajib saja,” jelasnya.
Terkait kondisi tersebut, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Adeham, meminta seluruh SKPD untuk segera melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD 2016.
“Untuk itu berdasarkan hal tersebut, jajaran Pemerintah Provinsi Lampung diimbau untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD Tahun 2016,” ujarnya, saat ditemui di kantor gubernur Lampung, Senin (29/8/2016).
Dalam rangka efesiensi dan pengendalian pelaksanaan APBD 2016 tersebut, jelas Adeham, pihaknya mengimbau seluruh jajaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kegiatan belanja dengan prioritas belanja rutin.
Sedangkan terkait perjalanan dinas, diharapkan seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Lampung dapat memperhatikan prinsip hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta untuk kegiatan yang sifatnya penting dan mendesak.
“Pelaksanaan perjalanan dinas ditetapkan sesingkat-singkatnya, penghematan frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dibatasi,” jelasnya. (Fitri/Juanda)
