Harianpilar.com, Mesuji – Bupati Mesuji Khamami menyoal Panitia Pengawas Pemilihan Umun (Panwaslu) yang tak mengundang unsur Pemerintah Daerah pada sosialisasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati, kabupaten setempat di aula SMP Negeri 1 Tanjungraya, Rabu (24/8/2016).
Menurut Bupati, Pemda merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga wajib tahu dan diberi sosialisasi terkait netralitas ASN atau PNS dalam Pilkada.
Selain itu, Khamami juga mengkritik kinerja Panwaslu Mesuji yang dianggap lamban dalam melakukan sosialisasi. Semestinya sosialisasi netralitas baik ASN, dan aparatur pemerintah desa harus sudah disosialisasikan dari sekarang. Hingga yang mana yang harus netral dan yang mana yang tidak itu sudah diketahui, bukan menunggu hingga penetapan calon. “Kalau menunggu bulan November apa tidak terlambat. Semestinya sosialisasi dikejar dari sekarang sebelum penetapan calon. Kalau Nopember sudah terlalu dekat. Semestinya itu yang didahulukan agar semua tahu,” tegas Khamami.
Sosialisasi tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, yang digelar Panwaslu mengusung tema “Konsolidasi dan Sinergisitas dalam Mewujudkan Iklim Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2017 yang Luber (Langsung Umum Bebas Rahasia), serta Jujur dan Adil (Jurdil) dan Partisipatif,”.
Sekretaris Panwaslu Mesuji, M. Hafis mengatakan, mengatakan terdapat tiga materi yang dipaparkan dalam sosialisasi tersebut. Materi pertama yakni penyelenggaraan tugas, kewenangan dan kewajiban kelembagaan pengawas pemilu dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati. Selanjutnya materi terkait teknis pelaksanaan tahapan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati.
Terakhir materi terkait pemahaman masyarakat untuk mewujudkan pilkada berintegritas dan pendekatan kelembagaan organisasi masyarakat dan media sebagai pilar demokrasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. “Untuk materi pertama difasilitasi oleh Pimpinan Panwas Mesuji Emron Tolib, pemateri kedua oleh Ketua KPU Mesuji Saipul Anwar, dan materi yang terakhir difasilitasi oleh Akademisi Universitas Lampung,” ujar Hafis.
Dikatakannya, maksud dan tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini lanjut dia untuk penguatan implementasi pengawasan tahapan pemutahiran data dan penetapan daftar pemilih. Terciptanya kesamaan persepsi dan kesatuan atah gerak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Mesuji yang luber, jurdil dan partisipatif. “Sasaran dari sosialisasi hari ini ialah organisasi kemasyarakatan, Partai Politik dan media yang ada di Kabupaten Mesuji. Dan untuk Panwascam setelah mengikuti sosialisasi ini diharapkan dapat memahami dan mengerti yang selanjutnya dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pengawasan tahapan hingga pilkada di Kabupaten Mesuji berjalan sukses dan damai,” ujarnya.
Dari pantauan dilokasi sosialisasi, nampak tak ada satupun unsur Pemerintah Kabupaten Mesuji yang hadir hanya beberapa ormas, perwakilan partai, dan para Panwascam se-Kabupaten Mesuji. “Untuk pejabat maupun unsur pemerintah daerah memang tidak di kami undang. Sebab nanti ada acara sendiri yaitu rapat stag holder dibulan Nopember. Sebab acaranya ini subtansinya Panwas dan Lembaga masyarakat dalam proses penguatan pengawasan,” timpal Hafis. (Sandri/Mar)
