Harianpilar.com, Lampung Utara – Badan Narkotika Kabupaten Lampung Utara (Lampura) tahun ini batal melakukan tes urine bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Lampura karena terbatasnya anggaran yang diberikan dalam APBD 2016.
Padahal jauh-jauh hari (awal tahun 2016) pemkab memastikan untuk melakukannya tes urine bagi PNS di tahun ini.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampura, Samsir mengatakan tidak mungkin program tes urine bagi ASN tahun ini dilaksanakan mengingat anggarannya tidak ada. “Biayanya mahal, Rp150 ribu per orang, bayangkan ASN ada ribuan, apa tidak miliaran rupiah. Sedangkan kondisi kita masih begini,” kata Samsir usai menghadiri perlombaan perayaan HUT RI antar Satker di halaman pemkab setempat (9/8/2016).
Samsir mengakui bahwa menjanjikan program tes urine tersebut akan dilakukan tahun ini, akan tetapi anggaran untuk itu belum ada. “Pak Bupati pinginnya si sekaligus, tapi pas dihitung biayanya besar. Jadi mungkin akan dilakukan bertahap mulai tahun depan,” terangnya.
Ditanya apa sanksi bagi ASN yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. “Ya kita ikut aturan main yang berlaku. Apakah kita rehap, istirahatkan atau pemecatan jika diputus kurungan penjara lebih dari dua tahun,” tandasnya.
Terkait adanya oknum ASN yang saat ini tersandung kasus Narkoba dan sedang ditangani pihak Kepolisian. Samsir mengatakan, biarlah proses hukum saja yang berjalan. (Iswant/Yoan)
