Harianpilar.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung Ridho Ficardo terus menggenjot pengembangan pariwisata Lampung, Ia mengimbau untuk mempererat sinergitas antara pemerintah dengan para pelaku pariwisata Lampung, sehingga tercipta kebijakan dan pembangunan pariwisata yang terarah.
“Sinergi Pemerintah dengan pelaku sektor jasa pariwisata harus dieratkan. Karna apa yang dikerjakan pemerintah walau dalam ‘kacamata’ pemerintah baik namun belum tentu sesuai dengan pandangan para pelaku wisata, karna para pelakulah yang lebih tahu mana yang terbaik. Untuk itu sangat dibutuhkan sinergi, saran, masukan dari para pelaku pariwisata,” ujar Gubernur Ridho, saat menjadi narasumber pada diskusi terbatas pengembangan pariwisata Provinsi Lampung, di Hotel Novotel, Selasa (31/5/2016).
Gubernur langsung menginstruksikan dalam waktu dekat kepala dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar rapat dengan asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan pariwisata, guna membahas detail rancangan dan kebijakan pariwisata Lampung.
Selain itu, Ridho berharap ada semacam pengkajian mengenai wisata alam di Lampung. Ia contohkan salah satunya mengenai Wisata Teluk Kiluan, berapa banyak wisatawan boleh berkeliling melihat lumba-lumba, berapa maksimum yang boleh melakukan diving ataupun snorkeling.
“Parameter-parameter penjagaan lingkungannya harus dilakukan semacam audit. Wisata alam harus berkesinambungan, jangan sampai over promote pula. Pariwisata harus berbasis lingkungan jika ingin suistan. Jangan sampai promo habis-habisan namun 5 tahun kemudian hancur,” jelas Ridho.
Dijabarkannya, salah satu yang masih menjadi masalah baik dunia usaha dan industri, termasuk pariwisata dan perhotelan adalah masalah listrik. Ridho mengaku, pemprov sudah semaksimal mungkin mencarikan investor dan alternatif pemvangkit, guna mendukung Pembangkit listrik yang sudah ada. Namun, Kapsistas Pemprov hanyalah membantu dan memberi saran, keputusan dan wewenang mutlak ada pada PLN.
“Handicap atau rintangannya adalah masalah energi listrik. Karna tidak ada secuil pun kewenangan Gubernur pada kebijakan listrik. Namun Pemerintah Lampung menginginkan Lampung mandiri energi, kita mencari investor dan peluang-peluang pembangkit alternatif untuk dikembangkan guna menunjang kemampuan listrik Lampung, namun keputusan terakhir ada di PLN. Karna RUPTL adalah keputusan PLN, Pemprov hanya bisa mengusulkan dan membantu. Kita tunggu hasil dan kebijakan PLN selanjutnya,” ungkapnya.
Selain itu, pembangunan yang masih terus dikejar adalah pembangunan infrastruktur. Menurut Ridho, Infrastruktur masih menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran.
“Besar keinginan kita, ketimbang keadaan fiskal kita,” kata Ridho menjelaskan gambaran tentang minimnya kemampuan anggaran Pemprov. (Rls/JJ)
