Harianpilar.com, Bandarlampung – Sebagai Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo dinilai telah berupaya keras menggenjot pembangunan di sector infrastruktur. Namun, upaya itu belum bisa diejawantahkan secara baik oleh Dinas Bina Marga (DBM) selaku pelaksana program dibidang infrastruktur. Hal itu menjadi salah satu pemicu belum maksimalnya pembangunan disektor infrastruktur selama dua tahun kepemimpinan Ridho-Bachtiar. Keteteran?
Indikator Dinas Bina Marga Provinsi Lampung terkesan keteteran terlihat dari banyaknya jalan Provinsi Lampung baru diperbaiki cepat mengalami kerusakan, lemahnya pengawasan, lambannya pelaksanaan tender, hingga penggunaan rekanan yang asal kerja.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin, mengatakan, pada tahun pertama Kepemimpinan Ridho-Bachtiar telah dianggarkan dana untuk insfatuktur jalan dan jembatan sekitar Rp1 Triliun dengan tujuan agar semua jalan provinsi menjadi layak dilalui.
“Tapi proses tendernya telat. Kami di Komisi IV pernah mempertanyakan kepada Pemprov mengapa terlambat, banyak alasan yang disampaikan,” jelasnya pada Harian Pilar, baru-baru ini.
Di tahun selanjutnya, jelas Watoni, Pemprov Lampung mengalokasikan dana Rp688 Miliar dan DPRD Provinsi Lampung berharap dana itu digunakan untuk melanjutkan proses pengerjaan jalan yang belum dikerjakan pada periode sebelumnya. Namun, kenyataan di lapangan dan hasil laporan masyarakat masih banyak jalan yang rusak kembali padahal baru diperbaiki.
“Persoalan jalan baru dikerjakan tapi sudah kembali rusak ini, akhirnya memunculkan kesan pembanguan hanya jalan di tempat,” tegasnya.
Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dan adanya kencenderungan rekanan asal kerja. Untuk itu, menurut Watoni, Dinas Bina Marga Provinsi Lampung harus benar-benar bisa mencari rekanan yang profesional dan bukan yang asal kerja.
Disisi lain pengawasan harus benar-benar dilakukan sehingga tidak ada lagi jalan yang baru diperbaiki malah rusak lagi. DPRD Provinsi Lampung juga terus berupaya mendorong perbaikan pembangunan di sektor infrastruktur.
Salah satunya dalam waktu dekat ini Komisi IV akan melakukan raoat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Bina Marga terkait serapan anggaran dan progres pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
“Jangan sampai setiap kami reses atau turun ke lapangan masyarakat masih mempertanyakan masalah infrastrtur, padahal anggaran sudah ada tapi pengerjaannya belum dilakukan,” tutupnya. (Tim/Mico P)
.%20Dinas%20Bina%20Marga%20‘Keteteran’){kind=link}