Harianpilar.com, Bandarlampung – Saat ini Provinsi Lampung tengah mengalami penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera. Bahkan, sektor pendidikan juga mengalami penurunan angka partisipasi kasar (APK) peserta didik di setiap jenjang pendidikan.
Ketua Panja DPRD Provinsi Lampung, Tony Eka Chandra, saat ditemui di ruang komisi III, Selasa (17/5/2016) mengatakan, persoalan ini berdampak pada penurunan kualitas tugas ke pemerintahan pada lingkup pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Menurut Tony, perlu pembenahan sistem kepegawaian agar aparatur sipil negara memiliki kompetensi, integritas, bebas dari praktik KKN, sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Agar penyimpangan anggaran di beberapa SKPD yang kasusnya menjadi sorotan masyarakat tidak terjadi lagi di tahun anggaran berikutnya.”Persoalan ini krusial agar sasaran pembangunan peningkatan kualitas SDM dapat tercapai secara luas,” ujarnya.
Selain persoalan hukum, penurunan kualitas SDM juga berdampk pada sektor tenaga kerja yang mengalami penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,59 poin dibanding tahun sebelumnya. Ini menyebabkan angka pengangguran usia muda 18-24 tahun di provinsi yang gerbang pulau Sumatera tinggi.
“ Turunnya partisipasi angkatan kerja serta tingginya pengangguran pasti berdampak menurunnya potensi ekonomi,” ujarnya.
Saat ini DPRD provinsi Lampung khususnya merekomendasikan kepada gubernur Lampung melalui SKPD terkait, agar melakukan penataan kembali program pendidikan untuk menitikberatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas dan merata. “Ini berguna mendukung pemantapan pembangunan kualitas SDM,” pungkas Tony. (Fitri/JJ)
