Harianpilar.com, Lampung Selatan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menyayangkan masih banyak gedung Sekolah Dasar (SD) yang belum tersentuh pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi C Sukardi saat pembahasan LKPj tahun 2015 di ruangan komisi C, Jumat (13/5/2016). Sukardi mengatakan, setelah melakukan kunjungan kerja kebeberapa SD di Lamsel, dirinya merasa miris melihat kondisi bangunan beberapa SD tersebut. “Seperti SD Negri 2 Bangun Rejo, Kecamatan Ketapang dan SD Negri 2 Suban, Kecamatan Merbaumataram,” katanya.
Sementara itu menurut Ahmad Muslim pimpinan rapat wakil ketua Komisi C meminta pihak Dinas Pendidikan untuk dapat melihat langsung dan segera menganggarkan sekolahan-sekolahan yang sudah tidak layak lagi. “Seperti SDN 2 Bangun Rejo, Kecamatan Ketapang, SDN 2 Suban, Kecamatan Merbau Mataran, kondisinya sangat memprihatinkan, ruangan kelas disekat dengan triplek, bahkan ada ruangan yang bercampur dengan tempat tidur penjaga sekolah,” ungkapnya.
Dia juga menambahkan, usulan untuk rehabilitas SDN 2 Bangun Rejo, Kecamatan Ketapang sudah lama diusulkan melalui KUPTnya, ttapi belum ada tidak lanjutnya. “Saya meminta kedepan disaat anggota dewan turun ke lapangan dan meminta Dinas Pendidikan agar mendampinginya. Bagitu ada temuan bisa langsung ditindak lanjuti,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Burhanudin mengataka, SDN 2 Bangun Rejo, Kecamatan Ketapang telah dianggarkan pada APBD-Perubahan, sementara itu untuk SDN 2 Suban, Kecamatan Merbaumataram belum dianggarkan karena pihak Dinas Pendidikan baru mengetahui dari laporan anggota dewan. “Kami telah menganggarkan didalam APBD untuk SDN 2 Bangun Rejo, Kecamatan Ketapang untuk penambahan ruang baru, tetapi kalau untuk SDN 2 Suban, Merbau Mataram saya belum tahu,” katanya.
Burhanudin juga melanjutkan, dengan adanya laporan yang telah disampaikan oleh anggota DPRD tersebut pihaknya akan segera membuat pengajuannya. “Dengan adanya laporan ini kami akan menganggarkan pada tahun 2017 mendatang,” tambahnya.
Dia juga menambahkan, dengan keterbatasan anggaran tim survei dinas pendidikan tidak berani untuk menganggarannya, karena keterbatasan anggaran yang diperoleh Dinas Pendidikan. “Untuk tahun 2016 ini hanya ada 12 paket sementara itu kita ada 17 kecamatan. Jadi, dengan kondisi seperti itu kami harus memilah, kalau dapatnya hanya 12 bagaimana kami harus membaginya, belum lagi untuk SMP dan SMA/SMK,” pungkasnya. (Saiful/Mar)
