Harianpilar.com, Pesawaran – Fraksi Partai Golkar DPRD Pesawaran meminta kepada Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengevaluasi agar menempatkan jabatan kepala satuan kerja (satker) sesuai dengan pendidikannya.
Perwakilan Fraksi Golkar Rudi Iriawan, mengatakan dasar pendidikan harus disesuaikan dengan jabatan, seperti Kepala SKPD masih ada yang tidak sesuai dengan dasar pendidikannya. Misalnya, Dinas Perhubungan (Dishub), camat, dan kepala badan. “Pendidikan dasar kepala satker harus sesuai dengan jabatannya, sehingga kinerjanya maksimal, dan penguasaan terhadap kerjanya maksimal,” kata dia, dalam sidang paripurna, Senin (11/4/2016).
Sedangkan Fraksi PAN DPRD Pesawaran menyoroti Dinas Pasar, Pendidikan, Pertambangan, Pertanian, dan Dinas Kehutanan yang dinilai masih belum optimal melaksanakan program kerjanya. Umroni dari Fraksi Partai PAN dalam pemandangan umum fraksi terkait LKPj Bupati Pesawaran 2015 mengatakan, beberapa dinas masih belum melakukan kinerjanya secara maksimal.
Seperti Dinas Pasar, di mana penataan pembangunan kantor UPT Pasar di Kecamatan Padangcermin dan Kedondong masih carut-marut. “Penataan pasar di Pesawaran masih tak teratur, dimana pembangunan kantor UPT Pasar dibangun di atas jalan desa. Kami minta tanggapan saudara bupati,” ujar Umroni.
Menanggapi pemandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD Pesawaran, Dendi sepakat perubahan dan perbaikan kinerja PNS dengan syarat ketentuan dan kemampuannya.
Dendi mengatakan, banyak saran dan kritik membangun yang diberikan anggota DPRD Pesawaran diseluruh satker. Seperti penempatan jabatan, nanti akan dilakukan evaluasi. “Kami akan mengevaluasinya. Kedepan kami akan lebih mengoptimalkan kinerja seluruh jajaran, termasuk menempatkan PNS sesuai dengan syarat ketentuan dan kemampuannya,” kata Dendi, saat menjawab pemandangan umum fraksi DPRD Pesawaran.
Soal permasalahan THLS, pihaknya akan mengevaluasinya, serta melakukan pendataan ulang. Kemudian untuk formasi dan penempatannya akan ditentukan berdasarkan kebutuhan.
Menurut Dendi pemandangan kedelapan fraksi di DPRD menjadi perhatian. Poin-poin yang telah disampaikan akan diinventarisir dan catatan sebagai bahan masukkan dalam perencanaan pembangunan Pesawaran ke depan.
Usai mendengarkan penyapaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesawaran, Fraksi Partai Gerindra DPRD setempat minta kepada Bupati agar membuat terobosan baru dengan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. “Pemerintah harus mampu memberikan terobosan yang langsung menyentuh kepada masyarakat,” kata Rudi Agus Sunandar, saat menyampaikan pandangan Fraksi Gerindra, Senin 11 April 2016.
Rudi Agus Sunandar mengatakan banyak perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah setempat. Seperti kwalitas pelayanan publik yang selama ini mendapat rekor tidak menggembirakan. Selain itu, jumlah pegawai yang tidak sesuai dan membebankan biaya pemerintah. “Kemudian, kami juga mengharapkan agar SKPD dapat memberikan unsur penyampaian indikator kinerja, untuk mengetahui ke mana arah program kerja dan apa yang menjadi tujuannya,” jelas Rudi.
Dia juga mengungkapkan, supaya pemerintah membuat perencanaan lebih matang, agar segala pembangunan yang ada dapat maksimal. Dan, masyarakat dapat mendapat hasil terbaik serta eksploitasi pertambangan harus menimbang unsur-unsur yang tidak mengganggu masyarakat.
“Masih banyak yang harus diperbaiki di Pesawaran ini, seperti pendapatan asli daerah meski melampaui target, tapi dari pajak dan retribusi masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan. Dan mari kita bersama-sama perbaiki apa yang kurang baik, dan meneruskan yang sudah baik. Untuk kemakmuran masyarakat Bumi Andan Jejama,” kata dia. (Lis/Mar)
