Harianpilar.com, Bandarlampung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya agar selalu berhati-hati dalam segala urusan terutama pemekaran wilayah setiap provinsi atau kabupaten/kota, termasuk Provinsi Lampung yang beberapa bulan lalu Kabupaten Lampung Utara memekarkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sungkai Bungamayang.
“Harus hati-hati menyikapinya, terlebih dahulu perlu melihat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dengan jelas yang kemudian nanti menjadi Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar desain penataan pemekaran daerah, jadi jangan sampai pemekaran membuat masyarakatnya tidak sejahtera,” jelasnya, pada kegiatan Musrenbang, di Hotel Th7, Selasa (5/4/2016).
Pihaknya melihat sejauhmana kesiapan dari daerah yang akan dilakukan pemekaran itu.
“Apakah dengan diadakannya pemekaran dapat mempercepat pertumbuhan, mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat kesejahteraan rakyat atau tidak. Walaupun pemekaran itu adalah hak warga atau daerah, tetapi mampu atau tidak mempercepat kesejahteraan rakyatnya,” jelasnya.
Menurut Tjahjo, dalam desain besar penataan daerah, ada jumlah kuota yang ditentukan oleh peraturan pemerintah. Desain dibuat meliputi gambaran peningkatan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, dan daya saing daerah.
Selain itu, pertimbangan desain dilihat berdasarkan dimensi geografi yang mencakup luas dan karakteristik wilayah, dan dimensi demografi yang menyangkut kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, dimensi sistem, baik terkait pertahanan, keamanan, sosial politik, ekonomi, keuangan, administrasi publik, dan manajemen pemerintahan.
Dengan adanya pemekaran juga diharapkan bisa meratakan pembangunan, seperti pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakatnya, antar wilayah, antar desa, dan pinggiran serta antar kawasan.
Di samping itu juga, bisa mengurangi kesenjangan pembangunan di masing-masing wilayah. Diperlukannya koneksivitas wilayah yang menitik beratkan pada keterkaitan wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. (Fitri/JJ)
