Harianpilar.com, Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung masih menilai buruknya kinerja beberapa Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) Provinsi Lampung. Terlebih kekecewaan DPRD khususnya Komisi III terkait laporan Biro Keuangan terkait Dana Bagi Hasil (DBH), Senin (1/2/2016).
Anggota Komisi III Noverisman Subing menjelaskan, selama kepimpinan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo-Bachtiar Basri sampai saat ini belum ada hasil yang dirasakan, malah semua iklan yang dipasang di beberapa ruas jalan hanya pencitraan saja.
“Perbaikan jalan yang dilakukan secara massif menghasilkan jalan provinsi 65% sudah dalam keadaan mantap, itu hanya pembohongan publik saja. Belum lagi ada iklan yang mengatakan jalan menuju teluk kiluan hanya 2,5 jam padahal jalan menuju kesana masih rusak, jadi kami harap harus benar-benar ada bukti masyarakat jangan diberikan publikasi yang bersifatnya bohong, selama dua tahun kepemimpinan Ridho Ficardo semua program tidak ada yang terlaksana semua hanya menunggu program dari pusat, program pembangunan yang khusus di Lampung malah ditinggalkan,” jelasnya, di ruang komisi, Selasa (2/2/2016).
Noverisman juga menagku pesimis jika dana bagi hasil tahun 2016 bisa terealisasi.
“Kami juga masih merasa pesimis jika pada tahun 2016 ini dana bagi hasil bisa dilunaskan oleh Pemprov Lampung, paling hanya setengahnya saja, dan tentu pembangunan di daerah akan mandek nantinya,” kata dia.
Apalagi, kata dia, Pemprov Lampung masih memiliki hutang sebesar Rp550 miliar ke pemerintah kabupaten/kota tahun 2015.
“Pemprov tidak bisa melunasi hutang bagi hasil kecuali aset Waydadi dilepas, ini sangat memalukan,” ujar politisi partai PKB itu.
Dirinya pun merasa kecewa karena untuk mendongkrak kas daerah, Pemprov Lampung terlalu berharap pada dana hasil pelepasan aset Waydadi bukan dengan menggenjot sektor lain yang memiliki persentase pendapatan rendah.
Sementara Ketua Komisi III DPRD provinsi Lampung Ikhwan Fadil meminta, agar Biro Perekonomian memberikan laporan jumlah hibah yang diterima Pemprov Lampung selama di tahun 2015.
” Kita harus mengetahui berapa jumlah kendaraan maupun yang lainnya berupa bantuan dari beberapa BUMN dan BUMD karena ini penting, kita juga harus tau dimana keberadaannya dan apa saja kegunaannya,” jelasnya. (Fitri/JJ)
