Harianpilar.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo memberikan perhatian serius terhadap krisis listrik di Provinsi Lampung. Sebab, krisis listrik sangat mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi hal itu, Ridho berupaya menjadikan Provinsi Lampung sebagai daerah yang mandiri energi.
Langkah ini, diharapkan bisa mendorong sektor-sektor perekonomian lain berkembang Salah satu yang kini menjadi fokus utama adalah peningkatan ketenagalistrikan di wilayah Provinsi Lampung. “Listrik merupakan infrastruktur vital yang mempunyai efek berantai dalam mendorong pembangunan. Oleh sebab itu, kami terus berupaya untuk mengatasi kekurangan pasokan yang selama ini terjadi,” jelas Ridho sesaat setelah melakukan pembicaraan dengan salah satu perusahaan listrik swasta nasional di Jakarta, Senin (11/1/2016).
Saat ini, kemampuan pembangkit di wilayah Lampung adalah sebesar 561 Megawatt dan kemampuan transfer dari Sumatera Selatan 294 Megawatt. Sementara kebutuhan Listrik pada saat beban puncak mencapai 855 Megawatt. Meskipun belum terjadi defisit listrik, namun kondisi ini belum memenuhi syarat ketahanan ketenagalistrikan di wilayah sebesar 30% saat beban puncak.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dikeluarkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Lampung, proyeksi kebutuhan Listrik di Lampung hingga tahun 2019 adalah sebesar 1.393 Megawatt. Dibutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 538 Megawatt. Untuk itu sangat dibutuhkan terbangunnya pembangkit-pembangkit listrik baru agar kebutuhan listrik di Provinsi Lampung segera terpenuhi.
Menurut Ridho, kebutuhan itu akan terus bertambah seiring dengan semakin berkembangnya populasi dan industri di wilayah Lampung. Oleh karena itu, Lampung akan terus meningkatkan sumber tenaga listrik dengan melakukan terobosan terobosan di berbagai bidang ketenagalistrikan. “Kami memiliki sejumlah potensi energi yang bisa dimanfaatkan untuk membangun pembangkit listrik. Terutama pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan kami terhadap pemerintah pusat yang mencanangkan program listrik 35.000 MW dengan memanfaatkan energi baru terbarukan,” ujarnya.
Ridho menjelaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara untuk memasok kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang emisi gas buangnya lebih ramah lingkungan ketimbang pembangkit listrik energi fosil lainnya. “Dalam rencana kami, selain pengembangan pembangkit gas, kami juga sedang melakukan studi untuk juga mengembangkan pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan seperti memanfaatkan biomassa dan juga minihidro. Di wilayah kami potensi itu juga terbilang besar,” tuturnya.
Pembangunan Jalan Tol sudah dimulai dan telah ground breaking pada tanggal 30 April 2015, saat ini telah selesai 100 % dilakukan penetapan lokasi Bakauheni – Terbanggi Besar, pembebasan lahan sepanjang 36,4 km, dan telah dilakukan konstruksi sepanjang 3 km dari total 140 km. Dan segera akan dilakukan penetapan lokasi ruas Kedua Terbanggi Besar – Sumatera Selatan sepanjang 110 km.
Untuk menunjang pembangunan jalan tol yang secara simultan akan memberikan dampak yang signifikan atas terbukanya konektifitas, Provinsi Lampung akan melakukan percepatan-percepatan pembangunan kawasan Industri di wilayah Timur Provinsi Lampung.
Pengembangan Sektor Industri di Provinsi Lampung diarahkan pada pengembangan Kawasan Industri di Bagian Selatan Lampung yaitu Kawasan Industri Way Pisang seluas 3000 hektar, dan Kawasan Industri di Mesuji yang segera akan dibuat Masterplan dan Detail Kawasan pada tahun 2016. Kawasan-kawasan industri tersebut tentu saja membutuhkan pasokan energi listrik. Ini yg sedang kita persiapkan selain kondisi real saat ini yang memang dalam kondisi yang belum terpenuhi ketahanan energi kita sehingga ketika ada persoalan terjadi pemadaman oleh PLN.
Sedangkan di bagian Barat Provinsi Lampung, akan dilakukan Pengembangan Sektor Pariwisata. Pengembangan Sektor Pariwisata di Provinsi Lampung diarahkan pada pengembangan wisata bahari dan ekowisata berbasis kelestarian alam yang berkelanjutan dengan prioritas pengembangan wilayah pesisir dan kawasan hutan (sebagai geo-park).
Pengembangan kawasan strategis pariwisata Teluk Lampung yang akan dikembangkan secara terintegrasi. Pembangunan Marina dan Resort Area di Kawasan Wisata Teluk Lampung sebagai Eco Tourism Centre yang akan terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di Teluk Lampung, Taman hutan rakyat Wan Abdul Rahman sebagai Lampung Forest by The Bay, Kawasan Ekowisata Teluk Kiluan melalui konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Wisata Anak Gunung Krakatau.
Pemerintah Provinsi Lampung juga akan bekerjasama dengan BUMN Pariwisata PT. ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) untuk Pembangunan Kawasan Wisata Terkelola Teluk Nipah seluas 300 hektar.
Pengembangan Kawasan Wisata Terkelola Pantai Barat Lampung yang amat terkenal dengan ketinggian ombak untuk melakukan surfing, dan keindahan hamparan pasir putih. Saat ini Pemerintah Provinsi on progress untuk pengadaan lahan pariwisata di Pantai Barat, melalui APBD Provinsi Lampung Tahun 2016.
Seluruh program pembangunan tersebut memiliki konsekuensi bahwa di masa depan kebutuhan energi listrik akan meningkat sangat tinggi. Kita harus siap menghadapinya dengan upaya selangkah demi selangkah menuju kemandirian energi listrik.
Turut hadir dalam acara ini Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Asisten Ekbang, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Lampung. (Fitri/Mico P)
