Harianpilar.com, Mesuji – Bupati Mesuji Khamami, mengaku kecewa atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji. Terlebih, hampir setengah APBD Mesuji ada di program Dinas PU untuk pembangunan infrastruktur, namun kualitas pembangunan di Mesuji sangat buruk. Salah satu penyebabnya, Dinas PU tidak profesional dan obyektif dalam menjalankan tugasnya yakni merealisasikan pembangunan.
Khamami menilai, lemahnya kinerja PU tentunya sangat berpengaruh, fakta yang terjadi di lapangan banyak proyek pekerjaan fisik di Bumi Serasan Segawe tidak sesuai kontrak. “Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dari Dinas PU yang tidak menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya dengan baik. Tentunya berdampak pada pembangunan yang saat ini tengah dilaksanakan,” ungkap Khamami, belum lama ini.
Khamami sangat menyayangkan atas kinerja Dinas PU yang tidak sesuai dengan harapan. “Tentunya membuat saya kecewa karena tidak sesuai dengan harapan terlebih kinerja DPU yang kurang memuaskan. Ini terlihat di beberapa hasil pekerjaan pembangunan fisik oleh rekanan di bawah naungan DPU yang dinilai tidak sesuai kontrak akibat lemahnya pengawasan. Dinas PU semestinya melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sebab hal tersebut tak akan terjadi bila pengawas dinas PU harus lebih pro-aktif dalam menjalankan tugasnya mengawasi pekerjaan konsultan pengawas dan rekanan,” paparnya.
Selain itu, mantan anggota DPRD Lampung ini bahkan menilai Dinas PU melakukan kongkalikong atau main mata dengan pihak konsultan pengawas, pengawas dinas dan rekanan. Untuk itu, dia menyatakan akan mengevaluasi kinerja sejumlah konsultan pengawas DPU yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
“Pengawas PU dan konsultan pengawas banyak yang tidak mengerti kontrak dan jarang turun ke lapangan mengawasi hasil pekerjaan rekanan. Apakah sudah sesuai dengan gambar dan kontraknya atau belum. Setiap saya turun ke lapangan jarang ketemu dengan para konsultas pengawas dan pengawas PU. Jangan-jangan laporan mingguan, bulanan yang mereka buat itu fiktif, tidak sesuai dengan fakta ril di lapangan,” tegasnya.
Bahkan Inspektorat juga diminta untuk lebih profesional dalam menjalankan tufoksinya untuk mengevaluasi setiap pekerjaan fisik di setiap SKPD termasuk DPU.
“Jangan sampai ada proyek pekerjaan fisik dan pengadaan yang akan mengajukan PHO tidak dicek terlebih dahulu progresnya. Apakah betul-betul sudah sesuai dengan kontraknya jangan sampai ada pekerjaan yang belum 100 persen tapi sudah di PHO,” tandasnya.
Terpisah Sekretaris Dinas PU Budiman Jaya ketika dikonfirmasi via short message service (SMS) terkait permasalahan tersebut, enggan berkomentar dan justru malah mengarahkan untuk konfirmasi langsung kepada kepala Dinas PU yang saat ini sedang cuti.
“Kalau saya yang jawab gak etis dengan Kadis. Bagusnya, langsung saja konfirmasi dengan pak Kadis, apapun bentuknya saya harus tahu posisi oke,” ujar Budiman melalui pesan singkatnya.
Sementara hingga berita ini dirilis Kadis PU belum bisa dihubungi. Ketika dihubungi via sambungan telpon selulernya meski dalam keadaan aktif namun tidak diangkat. Serta pesan singkat yang dikirim juga tak kunjung dibalas. (Sandri/Juanda)