oleh

DPR Sebaiknya Segera Panggil KIP

Harianpilar.com, Bandarlampung – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya segera memanggil Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait amburadulnya kinerja KIP dan dugaan pelanggaran kode etik.

“Dugaan pelanggaran kode etik harus segera ditindaklanjuti dengan memanggil KIP. Lembaga ini tidak segera merespon dugaan pelanggaran dengan membentuk Dewan Etik,” papar Mantan Ketua Forum Komisioner Komisi Informasi Se-Indonesia (ForKIP), Juniardi, dalam rilis yang diterima Harian Pilar, Rabu (9/12/2015).

Usai menghadiri “Diskusi Keterbukaan Informasi di Indonesia” yang berlangsung di Jogjakarta, Selasa (8/12/2015), Juniardi menegaskan, jika sebelumnya media massa memberitakan tentang hakim anggota Majelis Komisioner (MK) KIP Yhannu Setiawan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan berperilaku buruk saat sidang sengketa informasi publik antara warga Koja Utara dengan PT Pelindo II, di Kantor KIP pada 25 Agustus 2015.

Yhannu selaku anggota hakim berperilaku buruk, arogan dan tidak profesional. Perilaku yang bersangkutan tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang hakim yang adil dan objektif. Yhannu Setiawan juga telah diadukan oleh Hasan Saman ~atas nama Masyarakat Koja Jakarta Utara~ ke Presiden, Ketua DPR, dan ke sejumlah menteri antara lain Menteri Informasi dan Komunikas, serta Ketua KIP.

Menurutnya, integritas seseorang di Lembaga Negara pemutus sengketa informasi perlu menjadi perhatian DPR. Sebab, ini berpotensi mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan. “Ini mengganggu proses gerakan keterbukaan informasi, Badan Publik secara nasional maupun Komisi Informasi di daerah,” ujar Juniardi yang juga Mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Adanya Dewan Etik, lanjutnya, akan menjawab kabar-kabar miring yang berkembang maupun membuka integritas seseorang dalam sebuah lembaga negara. “Sehingga siapa benar siapa salah terjawab, ini harus segera, karena sudah menjadi pembicaraan publik,” kata Juniardi

Dinamika yang terjadi di KIP tersebut juga menjadi salah satu agenda pembahasan dalam “Diskusi Keterbukaan Informasi” yang berlangsung di Jogjakarta 7-8 Desember 2015. Hadir dalam pertemuan tersebut KI Papua, KI Jabar, KI Jatim, KI Jogja, KI Sulsel, KI Banten, mantan ketua KI Jatim, Mantan Komisioner KI Pusat Periode Pertama.

Dalam pertemuan banyak terungkat kejanggalan- kejanggalan kinerja KI Pusat, yang disampaikan KI Daerah, terkait kualitas, integritas, hingga ketidak harmonisan hubungan sesam KI Pusat, dan KI Daerah. “Lembaga ini harus segera diselamatkan, jangan sampai publik yang mengadili KIP,” katanya. (Juanda)