Harianpilar.com, Bandarlampung – Provinsi Lampung menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kepegawaian bagi instansi pemerintah daerah se-wilayah kerja Kantor Regional V BKN Jakarta. Diharapkan Rakor BKN ini untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas kepegawaian serta kapabilitas pembinaan dan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Rakor diikuti oleh 32 peserta dari kabupaten/kota yang berasal dari Jakarta, Kalimantan Barat dan Lampung yang masuk dalam Regional V BKN.
Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana menjelaskan, tugas yang diemban BKN berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen ASN serta melakukan pengawasan dan pengendaliaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN.
“Tugas ini hanya dapat terlaksana melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas serta kerjasama yang harmonis. Yakni antara BKN dengan Pemerintah Pusat dan Daerah,” jelasnya di gedung Pusiban (09/11/2015).
Selain itu kepala BKN memastikan proses rekrutmen CPNS direncanakan mulai Maret 2016. Ini lebih awal dibanding proses tahun-tahun sebelumnya yang biasanya digeber sekitar pertengahan tahun.
“Tahapannya kemungkinan mulai Maret 2016, Maret mulai penerimaan, tapi untuk tesnya diperkirakan Juli- Agustus,” kata Bima.
Waktu rekrutmennya pun lebih dimajukan agar PNS baru bisa mendapatkan NIP di tahun yang sama. Selama ini PNS baru bisa mendapatkan NIP setiap awal Januari. “Kalau proses rekrutmennya lebih cepat, otomatis pemberkasan NIP juga lebih cepat,” jelasnya.
Untuk tahun 2016 pemerintah mengalokasikan CPNS baru tidak lebih dari 100 ribu agar tidak membebani fiskal negara. Sasaran pemerintah hanya ingin menunjukkan ke masyarakat tetap ada rekrutmen CPNS meskipun jumlahnya sedikit. “Untuk saat ini usulan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung sudah masuk melalui e-formasi,” imbuhnya.
Sedangkan wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengatakan, dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung didukung dengan SDM aparatur sebanyak 114.426 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah ini, terdiri dari Pemerintah Provinsi Lampung 8.679 PNS dan kabupaten/kota sebanyak 105.747 PNS.
“Dengan aparatur sebesar ini, maka semakin besar tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang harus diberikan setiap aparatur. Sehingga PNS dituntut kesigapan dan kecermatan untuk menyesuaikan perubahan dan tuntutan tersebut,” jelasnya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadi pedoman dalam pengelolaan manajemen kepegawaian. Undang-undang tersebut, mengalami perubahan yang sangat signifikan jauh berbeda dengan UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 tahun 1999.
“Perubahan ini harus disikapi dengan melakukan sosialisasi kepada PNS agar mengerti dan memahami undang-undang tersebut.” Terkait pelaksanaan e-PUPNS, Pemerintah Provinsi Lampung sudah mencapai 99%, dengan kekurangan yang hanya 0,1% itu ditargetkan selesai dalam waktu dekat. (Fitri/JJ)
