Harianpilar.com, Mesuji – Terkait rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji tahun 2015 yang tercatat baru mencapai 32 persen, akan menjadi bahan evaluasi DPRD Mesuji.
Ketua DPRD Mesuji Fuad Amrulloh SE meminta Bupati Mesuji H Khamami, SH untuk segera mengevaluasi pejabat Pemkab Mesuji agar segera membenahi pejabat yang dinilai tidak profesional. “Bupati harus segera melakukan evaluasi. Hal ini untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Pasalnya hingga saat ini, penyerapan anggaran baru berada di kisaran 32 persen dari total anggaran sekitar Rp708 miliar,” kata Fuad.
Tak hanya itu, Fuad juga menyarankan agar Pemkab tidak segan mengambil sanksi keras kepada PNS yang tidak profesional. Seperti halnya pencopotan jabatan bila memang dinilai tidak memiliki profesionalitas kerja. “Pemkab wajib segera mengevaluasi kerja PNS. Ini penting agar penyerapan anggaran bisa lebih maksimal,” katanya.
Lebih dalam dikatakannya, PNS pun diminta untuk tidak mudah takut bila ada isu tidak sedap menggoncang pemerintahan setempat. Sebagai abdi negara, PNS wajib tetap bekerja sesuai tugasnya masing-masing tanpa harus terpengaruh isu-isu yang ada. “Jangan takut selagi benar. Sebab, ketakutan dalam administrasi dan teknis penggunaan anggaran juga menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran,” tambahnya.
Lebih dalam dikatakan Fuad, rendahnya penyerapan anggaran tidak hanya berdampak pada tahun berjalannya anggaran. Melainkan juga kucuran anggaran pemerintah pusat di tahun berikutnya. Seperti yang dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pemerintah pusat akan memberikan sanksi bagi daerah-daerah baik provinsi, kabupaten dan kota yang penyerapan anggarannya rendah.
Nantinya, Kemendari akan memberikan catatan khusus dan menyampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah yang minim penyerapan anggaran itu dikurangi untuk tahun anggaran berikutnya. “Untuk tidak mendapatkan sanksi, tentu daerah harus meningkatkan penyerapan anggarannya sesuai target yang sudah disepakati oleh pemerintah pusat,” tandasnya. (Sandri/Juanda)
