Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung memproyeksikan perolehan pendapatan asli daerah sebesar Rp220,054 miliar. Proyeksi PAD itu didorong oleh peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp8,9 miliar. Sementara, lain-lain PAD yang sah juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp12,68 miliar dari pendapatan badan layanan umum daerah.
Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, mengatakan dana perimbangan juga mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp1,579 triliun menjadi Rp1,580 triliun. Selain itu, penerimaan dana bagi hasil pajak sebesar Rp25,139 miliar. “Pada pos ini terjadi banyak penurunan dibandingkan target awal, dengan dana bagi hasil bukan pajak dan dana alokasi umum (DAU) mengalami penurunan masing-masing Rp124,81 miliar dan Rp95,726 miliar. Pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, juga mengalami peningkatan sebesar Rp265,665 miliar.” Kata Ridho.
Menurut Gubernur, peningkatan pendapatan asli itu, didorong oleh penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp259 miliar yang dialokasikan pada belanja bidang pendidikan. Di sisi belanja, lanjutnya, belanja langsung satuan kerja perangkat daerah mengalami peningkatan sebesar Rp273,382 miliar. “Dana ini dialokasikan sebagai langkah antisipasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro lokal maupun nasional menuju sinkronisasi program pemerintahan daerah dengan program nasional.” Jelasnya.
Ridho menambahkan, secara nominal belanja tak langsung Pemprov Lampung mengalami peningkatan sebesar Rp85 miliar. Angka ini bersumber dari peningkatan dana transfer pusat (BOS bidang pendidikan) serta penyesuaian beberapa kode rekening belanja di beberapa satuan kerja perangkat daerah. Pemprov Lampung memprioritaskan tujuh program pembangunan, yaitu memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas wilayah, dan revitalisasi pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan rakyat yang berkeadilan.
Selanjutnya, memperluas kesempatan kerja dan akses pelayanan pendidikan serta kesehatan; penguatan inovasi teknologi, pemantapan IPTEK, industri dan perdagangan serta energi terbarukan; peningkatan pariwisata dan kebudayaan daerah melalui sinergi antarpemangku kepentingan. Kemudian, pemantapan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana; dan reformasi birokrasi melalui peningkatan kerja sama dan tata kelola pemerintahan yang baik. (ant/Joe)
