Harianpilar.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menegaskan delapan kabupaten/kota di Provinsi Lampung siap melaksanakan Pemilukada serentak. Persiapan meliputi penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pengajuan penjabat bupati/walikota dan operasi mantap praja guna mengamankan Pemilukada serentak.
“Delapan kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pemilukada serentak yaitu; Kota Bandarlampung, Metro, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pringsewu, Pesawaran dan Way Kanan,” jelasnya, ketika menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, di ruang rapat utama kantor gubernur, Selasa (4/8/2015).
Kabupaten/kota yang dimaksud sudah menandatangani NPHD antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota, Polres dan Kodim Kabupaten/Kota. Hanya untuk NPHD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Polres dan Kodim setempat yang belum selesai, karena masih menunggu pada APBD Perubahan Tahun 2015.
Cakupan anggaran yang tersedia pada APBD Pemerintah Kabupaten / Kota yang masih mengalami kekurangan akan dianggarkan pada APBD-P TA 2015. Berdasarkan data NPHD pada Pemerintah Kabupaten / Kota yang melak-sanakan Pemilukada serentak, jumlah anggaran untuk KPU Rp.144 Milyar lebih, Panwaslu Rp.45 Milyar lebih, Polres Rp.9,2 Milyar lebih, dan Kodim Rp.3 Milyar lebih.
”Pemerintah Provinsi Lampung juga akan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Petahana, Anggota DPR, DPRD, PNS dan TNI/Polri harus mengundurkan diri. Pemprov telah mengusulkan Penjabat Bupati dan Walikota kepada Menteri Dalam Negeri sesuai persyaratan yang berlaku,” jelas orang nomor satu di Lampung itu.
Pemprov Lampung bekerjasama dengan instansi terkait akan melaksanakan pengamanan Pemilukada melalui Operasi Mantap Praja Krakatau 2015 selama 248 hari. Operasi dimulai pada 27 Agustus 2015 dan berakhir setelah pelantikan Bupati – Wakil Bupati dan Walikota – Wakil Walikota. Total kekuatan personil dari Polda Lampung sebanyak 5.605 orang, Personil dari Linmas Kabupaten / Kota 19.088 orang, dan tambahan back up personil TNI dari Korem 043 / Gatam Lampung.
Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mengatakan pihaknya telah menyampaikan daftar pertanyaaan tertulis ke sejumlah instansi terkait, seperti kepada KPU, BAWASLU, Kanwil BPN, BKD, BPMPD, Badan Kesbangpol, BPMPPT serta kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
”Karena secara umum tujuan Komisi II DPR RI mengadakan kunjungan kerja adalah untuk mengetahui secara langsung tentang persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilukada, pelayanan publik, implementasi UU Desa, program pengelolaan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Dalam kunker kali ini, Komisi II DPR RI juga akan mengunjungi Kantor Ombudsman RI di Lampung dan Pelayanan Publik satu atap kepada masyarakat yang dilaksanakan BPMPPT Provinsi Lampung. (Fitri/JJ)
