Harianpilar.com, Tulangbawang – Rumah tangga miskin di Kabupaten Tulangbawang (Tuba) yang ingin melakukan pembuatan kartu BPJS gratis yang merupakan tanggungan Pemkab Tuba untuk 2015 harus gigit jari. Pasalnya, kuota peserta BPJS melalui Dinas Kesehatan Tuba ini sudah penuh.
“Saya mendatangi kantor BPJS ingin membuat kartu BPJS gratis, akan tetapi ditolak petugas BJS dengan alasan bahwa BPJS gratis gak bisa lagi, yang ada hanya BPJS yang bayar,” kata salah seorang warga Menggala Meri, belum lama ini.
Untuk itu, kata Meri, dirinya terpaksa membuat kartu BPJS Mandiri kelas III.
“Terpaksa saya membuat kartu BPJS Mandiri kelas tiga, walaupun berat untuk bayar bulanannya, karna menurut dokter benjolan pada payudara saya sudah membesar harus segera dioperasi dihawatirkan benjolan tersebut tumar ganas,” jelasnya.
Meski demikian, Meri mengaku kecewa akibat kuota BPJS gratis tersebut terbatas sehingga tidak bisa mengakomodsir semua warga miskin.
“Saya sangat kecewa karna tidak dapat memiliki kartu BPJS gratis padahal saya termasuk salah satu keluarga miskin yang berhak atas kartu tersebut. Banyak rumah tangga yang mampu saja dapat mebuat BPJS yang gratis, kok saya yang termasuk rumah tangga miskin malah gak dapet,” ungkapnya kecewa.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mendata kembali terhadap warga yang telah memiliki kartu BPJS gratis, sehingga kartu tersebut tidak diberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya.
Ketika dikonfirmasi, I Made salah satu petugas BPJS di kantor BPJS cabang Tulangbawang membenerkan jika kuota BPJS gratis sudah penuh.
“Kami tidak melayanani pembuatan kartu BPJS yang biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah setempat, karna kuotanya telah penuh,” ungkap I Made.
Dijelaskanya, pihaknya bisa saja melayani permintaan kartu BPJS Gratis jika ada rekomendasi Dinas Kesehatan setempat.
Ketika ditanya berapa kuota pembuatan kartu BPJS gratis I Made terkesan enggan menjawab, Ia mengarakan untuk menanyakan kepada Dinas Kesehatan.
“Kalau mau jelas berapa kuota dan besaran anggaran untuk BPJS, langsung saja ke Dinas Kesehatan, mereka bisa menjelaskan lebih detai dan kongkrit,” tandasnya. (Merizal/JJ)
