Harianpilar.com, Bandarlampung – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Wilayah Lampung, melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Adipura, Bandarlampung Kamis (21/5/2015). Unjuk rasa ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional serta peringatan 17 tahun reformasi.
Dalam unjuk rasa itu mahasiswa menilai pemerintahan Jokowi-JK telah lalai menyejahterakan rakyat, hal ini dibuktikan dengan kebijakan yang diterapkan tidak pro rakyat seperti menaikkan harga BBM, ditambah lagi dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.
“Melihat kondisi bangsa Indonesia setelah kemerdekaan masih dalam tekanan belenggu bangsa asing, harapan founding father bangsa indonesia untuk berdirikari, hari ini kondisi bangsa semakin terpuruk,” ujar Korlap unjuk rasa Yudha Setyo, di sela-sela unjuk rasa, di tugu Adipura Bandarlampung, Kamis (21/5/2015).
Dalam unjuk rasa itu massa membawa poster itu bertuliskan, ‘Jokowi jangan jadi banci’, yang dimaksudkan menggambarkan Jokowi takut kepada asing.
“Jokowi jangan takut banci, Jokowi jangan takut dengan asing, kalau ada kepentingan asing, ya bela dulu kepentingan rakyat,” terangnya
Diungkapkannya, aksi ini dilakukan bertepan dengan momentum 20 mei dan 21 mei adalah hari kebangkitan nasional dan 17 tahun reformasi agar masyarakat tidak lupa bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan harus bangkit dari keterpurukan, serta menjadi refleksi para pemuda.
Dalam unjuk rasa itu, Mahasiswa menuntut agar pemerintahan Jokowi menghapus kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, Memperbaiki Kondisi perekonomian yang tertekan dengan menurun nya nilai tukar uang rupiah dan kegelisahan rakyat atas kebijkan pemerintah dalam menaikan BBM, Menuntaskan kasus-kasus hukum serta carut marutnya lembaga hukum di Indonesia, Menasionalisasi aset-aset negara dari pihak asing, Meminta ketegasan presiden Jokowi dalam mengambil keputusan, Meminta Pemberantasan mafia migas di Indonesia dipercepat, Menghapuskan kekerasan refresif terhadap mahasiswa serta menjamin kemerdekaan berpendapat Mahasiswa, Mengevaluasi pendidikan indonesia yang terlalu ekperimentalis, dan Memperbaikan manejemen pelayanan program BPJS agar lebih baik lagi. (Buchari/JJ)
