Harianpilar.com, Bandarlampung – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Reformasi Lampung (Forel) berunjuk rasa di depan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Sub Drive III.2 Tanjungkarang terkait dugaan penyimpangan proyek. Menyikapi hal itu, PT KAI ‘menantang’ LSM tersebut untuk melaporkan masalah itu ke penegak hukum.
Koordinator Aksi LSM Forel, Ikhwanudin, mengatakan, terdapat proyek PT KAI yang diduga menyimpang dari bestek pada kegiatan membuat Box Culvert ukuran 2 meter x 1,5 meter, dengan panjang 13,5 meter dengan mengganti dobel buis beton yang rusak di BH 582 kilo meter antara Pagar Gunung Air Asam (PGG-ASM) wilayah resort jembatan Batu Raja senilai Rp329.461.000.
“PT KAI harus bertanggung jawab terhadap dugan penyimpangan proytek tersebut,” tegasnya, Selasa (24/3/2015).
Lalu, pekerjaan pembangunan Peron dan Shilter stasiun Tulung Buyut harga perkiraan swasta (HPS) senilai Rp3.257.041.000 dengan nilai penawaran terkoreksi Rp3.221.197.000.
”Modus yang digunakan adalah operandi Mark-up dan pencurian volume serta pengurangan mutu material mencapai 30-40 persen dari standar yang diatur, maka disini terindikasi ada kongkalikong dan tidak sesuai dengan bestek,” papar Ikhwanudin.
Menanggapi masalah ini, Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Sub Drive III.2 Tanjungkarang, Muhaimin, mengakui memang sudah sering kali pihaknya didemo permasalahan serupa, bahkan dia mempersilahkan LSM untuk melaporkan dugaan penyimpangan proyek itu ke pihak berwenang agar di proses secara hukum.
”Jika kami boleh saran silakan data-data tersebut diserahkan ke pihak yang berwenang agar diproses secara hukum. Kita akan terbuka, dan tidak akan melindungi siapa pun karyawan yang bermain anggaran dan mark-up,” ujarnya
Diterangkannya, penerepan GCG (tata kelola yang bersih) sudah diterapkan di PT KAI. ”Jika memang benar ada oknum PT KAI yang bermain laporkan saja. Terlebih, pembangunan yang dimaksud ada yang belum dijalankan, terus mau di outsourcingkan tapi tidak ada yang mau, akhirnya karyawan perusahaan sendiri yang kerjakan,” terangnya.
Selain itu, kata dia, terkait persoalan peron dan shilter Tulung Buyut ini semua pekerjaan satker dirjen perhubungan bukan dari PT KAI. ”Dan tiga pekerjaan yang dimaksud box culvert PGG-ASM juga belum dikerjakan sampai saat ini karena rekanan belum ada yang mau dengan alasan daerah disana tidak aman,” urainya. (Buchari/Juanda)
