Harianpilar.com, Bandarlampung – PemprovLampung melalui Dinas Pertambangan dan Energi menilai kenaikan harga BBM jenis Premium sebesar Rp200/1 Maret dari Rp6.600 menjadi Rp6.800 tidak berdampak terhadap kenaikan kebutuhan pokok. Meski mendukung kebijakan pemerintah pusat, pemprov juga berharap ke depan tidak ada lagi kenikan harga BBM.
“Kenaikan sepertinya tidak berimbas pada kebutuhan pokok, karena sampai saat ini pasca kenaikan belum ada baha-bahan pokok yang merangkak naik, seperti masyarakat tidak terlalu terbebani, kita pemerintah provinsi hanya mengikuti saja, diharapkan juga untuk ke depan tidak ada lagi kenaikan,” ungkap Kepala Pertambangan dan Energi provinsi Lampung Piterdono, melalui Kepala Bidang Migas dan Pertambangan, Muhammad Sapuan, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/3/2015).
Dikatakan Piterdono, kenaikan BBM itu kewenangan dari pemerintah pusat, kalau untuk pemerintah daerah hanya mengikuti dan mensukseskan program pusat.
“Saya kira Presiden Jokowi sudah mempertimbangkan kenaikan itu, dan kenaikan pula tidak besar kok, hanya RP200 saja untuk premium,” jelasnya.
Menurut Sapuan, kenaikan premium tidak begitu signifikan, Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah hanya mengawal dan menjaga distribusi minyak di Lampung, sedangkan untuk pendistribusian lancar dan stok juga aman.
Dinas Pertambangan daerah hanya membantu mengusulkan stok minyak ke pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan, seperti transportasi, operasi perikanan dan perkebunan.
Sebelumnya Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung Joko Santoso mengatakan, kenaikan tidak menutup kemungkinan untuk bulan ini saja, karena pemerintah pusat mengikuti harga dunia.
“Seharusnya tidak ada kenaikan lagi tapi ya meski ada kenaikan pemerintah pusat tidak mungkin sampai membuat kenaikan hingga RP 9000 perliter untuk BBM premium, seharusnya juga pemerintah pusat sudah mempersiapkan harga rata-rata di pasaran sehingga kedepan naik turunnya harga BBM tidak dalam jarak waktu yang dekat,” jelasnya. (Fitri/JJ).
