Harianpilar.com, Bandarlampung – Pelimpahan tugas penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) ke kecamatan se kota Bandarlampung menimbulkan masalah baru.
Betapa tidak, data-data wajib pajak (WP) yang diterbitkan Dispenda masih banyak yang ganda, serta alamat WP yang tidak jelas, sehingga mengakibatkan kesulitan di kecamatan.
“Kita kan lagi sosialisasi dan progjanya terkait Perwali ini kan, kita baru tahu draftnya, kita sudah mulai jalan sambil menunggu SPPT selesai karena kita lagi mendata WP yang bermasalah, contoh rumah-rumah yang sudah berubah karena banyak yang ganda, yang sudah pecah itu belum dipecahkan. Kita maksudnya awalnya mendata itu,” ujar Camat Tanjungkarang Pusat Maryamah, Minggu (22/2/2015) saat dihubungi via telepon.
Dijelaskannya, akibat permasalahan data tersebut, kecamatan sulit untuk menarik PBB, oleh karena itu, Dispenda diharapkan dapat menerbitkan data WP yang benar.
“Alamat WP nggak ditemukan, kemudian pemkecahan rata-rata ini belum dipecah, ini kita kesulitan, sertifikat WP nya yang induk, dipegang WP yang tidak di tempat. Kemudian yang menyewa itu yang menggunakan bangunan tidak mau bayar PBB, sulit kita mendapatnya. Yang penting Dispenda mengeluarkan yang benar,” ujarnya.
Terkait perbedaan data WP antara UPT dan Kelurahan, Maryamah mengatakan, jika di wilayah Tanjungkarang Pusat perbaikan data tersebut telah dilakukan , namun tetap saja Dispenda menerbitkannya.
“Owh iya ini kejadian, kami sudah perbaikan di Pasar Tamin lantai atas itu nggak ada penghuni, ini keluar lagi WP nya. Nah perbaikan, keluar lagi, nah itu masuk dalam target,” jelasnya.
Dijelaskan Maryamah, untuk Tanjungkarang Pusat, target PBB pada tahun ini mencapai Rp5 miliar, ia optimis mampu mencapainya, asalkan Dispenda memberikan data WP yang akurat.
“Kalau target WP tempat saya hampir 5 miliar tahun ini, kan tambah dengan tunggakan, Saya yakin sampai, asal datanya pas, optimis yang penting nggak ada kesalahan data,” ungkapnya.
Sebab system penarikan pbbyang baru menggunakan system kolektor, Maryamah pun telah menyiapkakan dan melatih pembantu kolektor tersebut.
“Kita sudah ngajuin kog, kita sudah melatih para pembantu kolektor ini, per kelurahan 1 , nanti kan dilibatkan juga RT, LK, dan Pol PP,” kata dia seraya mengatakan jika pemkot seharusnya memberikan reward yang lebih besar terhadap para pembantu kolektor PBB tersebut agar merangsang mereka agar lebih giat lagi.
“Karena begini kemaren itu kan operasional mereka kan kecil jadi rangsangan buat PK itu kan kecil mereka kan lemah. sekarang kan saya belum lihat di perwalinya bagaimana , ya mudah mudahan ada reward yang lebihlah,” pungkasnya. (Buchari/JJ).
