Harianpilar.com, Bandarlampung – Tes susulan bagi sejumlah calon ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dinilai dapat memicu kecemburuan sosial. Namun kader tak berdaya lantaran hal tersebut merupakan instruksi pusat.
Salah satu politisi PDIP, Apriliati menilai kemungkinan timbulnya kecemburuan yang nantinya menyeruak antara peserta fit and proper test yang sudah melakukan tes beberapa waktu lalu di Hotel Nusantara dengan peserta yang baru akan menjalani tes serupa, namun di tempat yang berbeda, yakni langsung dilakukan di DPP partai.
“Timbulnya kecemburuan itu mungkin saja. Bukan hanya untuk hal itu saja, untuk hal lain pun bisa juga. Karena persoalannya ini kan sudah masuk hampir tahapan akhir dari rapat ranting, pac, usulan DPC dan DPD,” ungkap Apriliati, Selasa (17/2/2015).
Ia mengungkapkan semestinya jadwal yang harus dilakukan saat ini adalah Musyawarah anak cabang (Musancab) di tingkat kecamatan. Saat disinggung mengenai usulan berdasarkan pada SK DPP yakni hanya sebanyak lima orang namun menurut Apriliati jika kader memiliki ‘pintu’ sendiri untuk mengikuti tes susulan seperti psikotes dan tes tertulis merupakan hak preogratif DPP.
“Karena mekanismenya yang bisa menafsirkan AD ART dan kemudian kebijakan – kebijakan yang lebih penting itu kan merupakan kewenangan mutlak DPP,” katanya.
Selanjutnya, dikatakan Apriliati, jika kader yang namanya diusulkan ke DPP namun tak hadir mengikuti tes tanpa keterangan yang jelas maka dianggap gugur.
Di sisi lain, Ketua DPC PDIP Kabupaten Tanggamus, Bambang Kurniawan mengaku dirinya akan mengikuti tes susulan yang akan dilaksanakan di DPP partai. “Saya mengikuti tes susulan di DPP hari Sabtu, tanggal14 karena ada sesuatu hal kemarin saya gak bisa ikut tes,” jelas Bambang.
Meski kekalahan saat pemilihan presiden yang lalu, Bambang optimis dirinya masih dipercaya untuk memimpin PDIP di Tanggamus. (Lia/JJ).
