oleh

Kasus Deposito Lamtim ‘Preseden Buruk’ Kejati Lampung

Bandarlampung (Harian Pilar) – Silang sengkurat penangan Kasus deposito dana APBD Lampung Timur senilai Rp300 miliar berpotensi menjadi ‘preseden buruk’ bagi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang kini dipimpin oleh Sri Harijati Pujilestari.

Pasalnya, disaat Kepala Kejati Lampung dijabat oleh Momock Bambang Samiarso, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Lamtim Junaidi ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Namun, saat Kepala Kejati dipimpin oleh Sri Harijati Pujilestari justru menghentikan proses hukum kasus tersebut.

Bahkan, muncul dugaan adanya tarik-ulur mafia hukum dalam kasus tersebut.” Ada tarik ulur dan mafia kasus di tubuh Kejati Lampung masa kepemimpinan Sri Harijati. Karena disaat kepemimpinan Momock Suwarso Kejati Lampung sudah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan, bahkan juga sudah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut,” ungkap perwakilan massa aksi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi (Kampud), Selamet Riyadi, saat menggelar aksi massa belum lama ini.

Menurutnya, Kepala DP2KP Kabupaten Lamtim Junaidi sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan tertanggal 5 Mei 2014 lalu. “Tapi setelah berganti tampuk pimpinan Kejati ke Sri Harijati kok malah dihentikan sementara,” tegasnya.

Keanehan inilah yang patut dipertanyakan.”Ada apa dengan Kajati sekarang. Kami menilai, Kajati sekarang sudah dininahbobokan,” cetusnya.

Kalau memang serius, lanjutnya, Kejati Lampung bisa melihat dan mengecek rekening Koran untuk mengetahui aliran dana sebesar Rp 300 miliyar itu.”Kan kejaksaan punya kewenangan,”cetusnya.

Bila Kejati Lampung tidak serius menangani kasus deposito Lamtim ini, massa aksi mengancam akan melapor ke Kejagung dan Satgas pemberantasan mafia kasus di Jakarta.”Tetap akan kami kawal guna mendapatkan kepastian penanganan kasus deposito ini,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung, Yadi Rachmat mengatakan, sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penyelidikan serta koordinasi dengan pihak BPK, BPKB, OJK dan lainnya tidak ditemukan kerugian Negara terkait kasus deposito itu.”Dananya ada aman tersimpan di bank BRI,Bank Lampung dan bank Mandiri. Sehingga kasus
itu tidak bisa ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” kilahnya.

Penghentian sementara proses hukumkasus ini, lanjut Yadi, bukanlah harga mati, manakala ada bukti baru kasus deposito Lamtim akan dibuka kemnali.(*)