Harianpilar.com, Bandarlampung – DPR RI telah menetapkan susunan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk komisi-komisi. Terdapat 13 komisi DPR RI periode 2024-2029. Para Anggota DPR RI asal Lampung mayoritas berada di Komisi ‘basah’ karena memiliki mitra kerja dengan anggaran besar. Sehingga diharapkan semakin banyak mendorong anggaran pembangunan ke Provinsi Lampung. Bahkan, Ahmad Muzani asal Dapil Lampung 1 kini menjadi Ketua MPR RI.
Susunan jumlah dan komposisi keanggotan AKD tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Selasa (22/10). Puan menyebutkan bahwa penetapan nama-nama anggota fraksi pada AKD DPR RI sesuai dengan keputusan rapat paripurna tanggal 15 Oktober 2024 dan keputusan pada agenda kedua rapat paripurna yang telah menetapkan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan DPR RI yaitu komisi I sampai komisi XIII.
“Sehubungan dengan itu, kami tayangkan nama-nama keanggotaan fraksi dalam alat kelengkapan DPR RI berdasarkan usulan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi,” kata Puan Maharani seperti dilihat di YouTube Parlemen TV, Rabu (23/10).
Untuk Anggota DPR RI dari Dapil Lampung I terdiri dari 10 anggota yang berasal dari 8 partai politik. Yaitu, PDI Perjuangan (2 anggota), Gerindra (2 anggota), serta Golkar, Demokrat, PKS, PKB, PAN, dan NasDem masing-masing 1 anggota.
Sebanyak 10 Anggota DPR RI dari Dapil Lampung I ini ditempatkan pada pada 9 komisi. Yaitu, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi V, Komisi VII, Komisi IX, Komisi X, Komisi XII, dan Komisi XIII. Yakni Sudin (PDI Perjuangan) Komisi III, Rycko Menoza (Golkar) Komisi VII, Ahmad Muzani (Gerindra) Komisi I, Mukhlis Basri (PDI Perjuangan) Komisi V, Rahmawati Herdian (NasDem) Komisi IX, Ruby Chairani Syiffadia (Gerindra) Komisi X, Muhammad Kadafi (PKB) Komisi X, Zulkifli Anwar (Demokrat) Komisi II, Putri Zulkifli Hasan (PAN) Komisi XII, Al Muzzammil Yusuf (PKS): Komisi XIII.
Kemudian untuk Anggota DPR RI dari Dapil Lampung II terdiri dari 10 anggota yang berasal dari 8 partai politik. Yaitu, Gerindra (2 anggota), Golkar (2 anggota), serta PDI Perjuangan, Demokrat, PKS, PKB, PAN, dan NasDem masing-masing 1 anggota.
Sebanyak 10 Anggota DPR RI dari Dapil Lampung II ini ditempatkan pada pada 6 komisi. Yaitu, Komisi III, Komisi IV, Komisi V, Komisi VII, Komisi VIII, dan Komisi XI. Yakni Dwita Ria Gunadi (Gerindra) Komisi IV, Aprozi Alam (Golkar) Komisi VIII, I Ketut Suwendra (PDI Perjuangan) Komisi IV, Chusnunia Chalim (PKB) Komisi VII, Tamanuri (NasDem) Komisi V, Junaidi Auly (PKS) Komisi XI, Marwan Cik Asan (Demokrat) Komisi XI, Bob Hasan (Gerindra) Komisi III, Hanan A Rozak (Golkar) Komisi IV, Irham Jafar Lan Putra (PAN) Komisi IV.
Dikutip dari laman resmi DPR RI, ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I-XIII DPR RI Periode 2024-2029 adalah Komisi I Bidang Pertahanan, Luar Negeri dan Informatika. Mitra Kerjanya adalah Kemenlu, Kementerian Pertahanan, Kominfo, Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI- AL dan TNI AU, BIN, BSSN, Lemhanas, Bakamla, Dewan Ketahanan Nasional, Dewan Pers, KPI, KIP dan LSF (Lembaga Sensor Film).
Komisi II Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pertahanan, dan Pemberdayaan Aparatur. Mitra Kerjanya Kemendagri, Kemen PAN-RB, Kementerian ATR/BPN, KPU, DKPP, Bawaslu, ORI, BKN, LAN RI, ANRI, IKN, BNPP (Badan Nasional Perbatasan).
Komisi III: Bidang Penegakan Hukum. Mitra Kerjanya Kejagung, Polri, KPK, Sekretarian Jenderal Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, PPATK dan BNN.
Komisi IV: Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan. Mitra Kerjanya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, KKP, Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Bapanas, Badan Karantina Indonesia.
Komisi V: Bidang Infrastruktur dan Perhubungan. Mitra Kerjanya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan dan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas.
Komisi VI: Bidang Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, BUMN. Mitra Kerjanya Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, BPKN, KPPU, Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Dewan Koperasi Indonesia.
Komisi VII: Bidang Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Saran Publikasi. Mitra Kerjanya Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Lembaga Penyiaran Republik Indonesia (LPP RRI), LPP TVRI, Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Komisi VIII: Bidang Agama, Sosial, Perempuan dan Anak. Mitra Kerjanya Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Komisi IX: Bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial. Mitra Kerjanya Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ BPPMI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS), BPJS Ketenagajerjaan, Badan Gizi Nasional.
Komisi X: Bidang Pendidikan, Olahraga, Sains dan Teknologi. Mitra Kerjanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpusatakaan Nasional, BRIN, dan Badan Pusat Statistik.
Komisi XI: Bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan. Mitra Kerjanya Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, BI, OJK dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sekjen BPK, LPS, BPKP, LPEI, BUMN (PMN dan Privatisasi).
Komisi XII: Bidang ESDM, Lingkungan Hidup dan Investasi. Mitra Kerjanya Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), SKK Migas, Dewan Energi Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Badan Informasi Geospasial.
Komisi XIII: Bidang Reformasi Regulasi dan HAM. Mitra Kerjanya Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, LPSK, BNPT, BPIP, Sekretarian Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, Kantor Staf Presiden.
Aktivis Institute On Corruption Studies (ICS), Apriza, berharap para anggota DPR RI yang memiliki mitra kerja dengan anggaran besar bisa bekerja maksimal mendorong agar anggaran pembangunan yang berlokus di Lampung meningkat.”Apa lagi Ketua MPR RI saat ini dari Dapil Lampung, sehingga makin memperbesar peluang Lampung untuk mendapat perhatian lebih besar dalam pembangunan,” tandasnya.
Sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan dan UMKM di Lampung sangat membutuhkan perhatian pusat agar bisa berkembang dan maju. Anggota DPR RI asal Lampung yang memiliki mitra kerja kementerian di bidang itu harus berperan mendorong anggaran pusat lebih besar masuk ke Lampung.”Kementerian sektor itu anggaran sangat besar. Tinggal bagaimana anggota DPR RI asal Lampung memperjuangkan daerah agar dapat anggaran pembangunan lebih besar,” pungkasnya.(*)
