Harianpilar.com, Bandarlampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, menyetujui empat Raperda usul inisiatif DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
Dua Raperda usul inisiatif DPRD yakni, Raperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Raperda Optimalisasi Transportasi Berbasis Elektronik.
Selanjutnya, dua Raperda usul inisiatif Pemprov Lampung yakni, Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung tahun 2023-2043.
Dalam sidang tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung dan Panitia Khusus menyatakan bahwa rancangan peraturan tersebut dapat
disetujui oleh Dewan untuk diproses lebih lanjut guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, melalui Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto, mengucap syukur atas disahkan dua Raperda tersebut.
“Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama laporan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung dan Panitia Khusus, bahwa rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung dapat diproses lebih lanjut,” ucap Sekdaprov, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (20/11).
Sekdaprov juga menyampaikan apresiasi gubernur terhadap DPRD atas pengesahkan Raperda ini.
“Dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan sambutan dari gubernur Lampung, dimana beliau menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggitingginya kepada dewan yang terhormat atas telah disetujuinya ke empat rancangan peraturan daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” kata Sekdaprov.
Ditegaskan Sekdaprov, dengan telah disetujui bersama Raperda tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah, maka dalam rangka
penerapan/pelaksanaan lebih lanjut peraturan daerah tersebut, gubernur menginstruksikan kepada kepala organisasi perangkat daerah pelaksana peraturan daerah terkait untuk segera menyiapkan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
“Menyusun dan mempersiapkan peraturan gubernur sebagai pelaksanaan atas peraturan daerah terkait, melakukan penguatan sumberdaya aparatur pelaksana peraturan daerah,” jelasnya.
Selanjutnya, kata Sekdaprov, Raperda yang disetujui pada hari ini sebelum ditetapkan dan diundangkan dalarn lembaran daerah Provinsi Lampung akan dilakukan evaluasi dan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri. (*).









