Harianpilar.com, Bandarlampung – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) satu-satunya partai oposisi dan secara tegas menolak kenaikan harga BBM yang digulirkan oleh pemerintah.
Penolakan diekspresikan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 06 September 2022 dan flash mob serentak se-Indonesia pada Sabtu, 10 September 2022.
Di Lampung, 15 DPD Kabupaten/kota PKS se-Lampung menggelar flash mob secara bersamaan yang tersebar dari ratusan titik dan dihadiri oleh ribuan kader serta simpatisan PKS, Sabtu (10/9).
Ketua DPW PKS Lampung Mufti Salim mengapresiasi seluruh DPD yang turut melaksanakan Intruksi Presiden (Inpres) PKS dalam melaksanakan flash mob tolak kenaikan harga BBM.
“Semoga aksi damai flash mob keluarga besar PKS se-Provinsi Lampung menjadi perhatian Presiden Jokowi agar sesegera mungkin kenaikan harga BBM bersubsidi dibatalkan,” ujar Mufti.
Menurutnya, ini adalah momentum PKS dalam memperjuangkan jeritan dan keresahan rakyat. “Yang kita lakukan tidak akan sia-sia, karena ini untuk kepentingan rakyat. Kita berpihak pada rakyat,” ungkap Mufti.
Ahmad Mufti Salim juga berharap kegiatan Flashmob PKS dari Lampung yang dilakukan 15 Kabupaten kota sampai kepada pemerintah. 50 orang anggota Fraksi PKS DPR RI sudah menyatakan sikap.
“Dan kegiatan hari ini mempertegas agar pesan sampai kepada Presiden Jokowi dan kabinetnya. Kemudian membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi,” tukas Mufti.
Sementara itu, Ketua PKS Bandarlampung Muhammad Suhada mengatakan bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM. PKS mendorong agar pemerintah membatalkan kebijakan menaikkan harga BBM subsidi. Sebab kebijakan itu tidak berpihak kepada kondisi masyarakat yang masih sulit akibat pandemi.
“Kami PKS, di tengah rintik hujan tidak menurunkan semangat kader PKS untuk menyuarakan keadilan tolak kenaikan BBM. Rasanya baru kemarin rakyat bahagia dan tersenyum dengan lomba-lomba sebagai bentuk rasa syukur bisa merayakan kemerdekaan setelah dua tahun pandemi covid dan tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kini rakyat kembali dibebankan dengan kenaikan harga BBM yang otomatis diiringi dengan kenaikan harga-harga yang lain,” kata Suhada.
Suhada kemudian tegas mengatakan menolak kenaikan BBM dan mendorong agar pemerintah pusat membatalkan kebijakan tersebut. Sebab kebijakan itu tidak berpihak kepada kondisi masyarakat yang masih sulit akibat pandemi.
Aksi damai flash mob berjalan lancar. Meski terik panas dan hujan turun pada masing-masing daerah tidak menyurutkan semangat peserta flash mob. Kondisi demikian tidak mengubah arah gerak PKS dalam mengawal dan meluruskan kebijakan pemerintah. (Ramona).
