oleh

Pilkades Serentak Lampura Tunda Seluruh Tahapan Selama Dua Bulan

Harianpilar.com, Lampung Utara – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Lampung Utara (Lampura) akhirnya memutuskan untuk menunda seluruh tahapan selama dua bulan ke depan. Keputusan ini diambil untuk merespon surat edaran Menteri Dalam Negeri seputar penundaan Pilkades di masa pandemi Covid-19.

“Panitia Pilkades sudah sepakat untuk menunda sejumlah tahapan Pilkades selama dua bulan ke depan sesuai dengan surat edaran yang ada,” ujar Ketua Panitia Pilkades Lampung Utara, Mankodri, Minggu (15/8/2021).

Menurut Mankodri, kebijakan yang mereka ambil ini semata – mata untuk menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian. Dalam SE itu disebutkan untuk menunda pelbagai tahapan yang berpotensi membuat keramaian di tengah pandemi Covid-19 selama dua bulan ke depan.

“Karena ‎‎SE itu diterbitkan pada 9 Agustus lalu maka penundaannya terhitung sejak itu hingga sekitar awal Oktober ,” ucap dia.

Dengan penundaan itu maka tahapan Pilkades seperti verifikasi berkas bakal calon kades, tes tertulis bagi desa yang memiliki lebih dari lima bakal calon kepala desa, penetapan dan pengundian nomor dipastikan tidak dapat dilaksanakan sementara waktu. Setelah masa penundaan selesai, pihaknya akan kembali menggelar rapat untuk menentukan kelayakan nasib Pilkades tersebut.

Nasib Pilkades akan ditentukan oleh dua faktor penting. Kedua faktor penentu itu adalah ada atau tidaknya kebijakan baru dari pemerintah pusat terkait Pilkades di rentang dua bulan itu dan penurunan jumlah kasus Covid-19. Jika memang tidak ada aturan baru dan jumlah kasus menunjukkan tren penurunan maka tahapan pilkades akan kembali dilanjutkan.

“Jika memang enggak ada SE baru dan kasus menunjukkan tren menur‎un maka Pilkades akan dilanjutkan,” katanya.

Ia mengakui bahwa ‎kemungkinan besar jadwal pemungutan suara dalam Pilkades yang dijadwalkan pada 9 November terpaksa dimundurkan. Itu dikarenakan imbas dari pelaksanaan sejumlah tahapan yang tertunda.

“Kalau tahapan dimundurkan maka secara otomatis jadwal pemungutan suara juga akan terkena imbasnya dan kemungkinan besar akan dimundurkan,” ucap dia.

Pada 9 Agustus lalu, Mendagri M. Tito Karnavian menerbitkan surat edaran dengan nomor 141 / 4251 / SJ. Isinya permintaan untuk menunda pelaksanaan Pilkades serentak dan Pemilihan Antar Waktu pada masa pandemi Covid-19. Surat itu ditujukan pada bupati atau walikoa di seluruh Indonesia.‎ (Iswan).