oleh

Panja Badan Anggaran DPRD Lampura Beri 17 Catatan LKPJ APBD Tahun 2020

Harianpilar.com, Lampung Utara – Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPRD Lampung Utara (Lampura) memberikan 17 catatan atau rekomendasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LKPJ) APBD tahun 2020 pada pihak eksekutif.

Rekomendasi itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Lampung Utara di gedung wakil rakyat, Senin (21/06/2021).

Ke-17 rekomendasi itu di antaranya adalah menyarankan pada eksekutif untuk menertibkan tata kelola administrasi keuangan dalam hal penerimaan dan pembiayaan harus memiliki dasar hukum yang jelas, dan juga meminta untuk memberikan sanksi ‎pada perangkat daerah terkait temuan BPK.

“Lalu, ‎menyarankan untuk lebih cermat dan teliti dalam penghitungan proyeksi belanja melalui koordinas yang baik,” papar juru bicara Panja Bangar, Tabrani Rajab dalam sidang paripurna.

Kemudian, terkait pertumbuhan ekonomi Lampung Utara yang masih di ba‎wah rata – rata dan angka kemiskinan yang begitu tinggi, Panja Banggar meminta pihak eksekutif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor – sektor yang memiliki daya ungkit ekonomi.

Keempat, Panja Banggar‎ meminta pihak eksekutif untuk segera menata ulang aset Lampung Utara. Kelima, untuk memerhatikan kinerja perangkat daerah dan BUMD dengan sungguh – sungguh dan mengambil langkah strategis untuk menjamin tercapainya tujuan pembentukan BUMD dan penyertaan modal.

“Keenam, alokasi belanja tidak langsung agar mengacu pada RPJMD,” jelasnya.

‎Ketujuh, mengoptimalkan kinerja Inspektorat dalam pengawasan dan pembinaan internal, serta menindaklanjuti temuan BPK. Kedelapan, Bappeda dapat menyususn program yang terukur, rasional, dan sistematis. Kesembilan, meminta ‎pihak Dinas Pendidikan melakukan pembinaan pada para kepala sekolah terkait penggunaan BOS.

“Kesepuluh, ‎meminta Kepala Dinas PUPR dan Inspektur Kabupaten Lampung Utara untuk melaksanakan pengujian terhadap pekerjaan penyedia jasa ‎sebelum melakukan pembayaran,” urai dia.

‎‎Di sisi lain, Bupati Budi Utomo mengucapkan rasa terima kasihnya pada anggota dewan yang telah membahas secara saksama laporan pertanggungjawaban itu yang diwujudkan dalam bentuk koreksi dan saran yang bermanfaat.‎ Tanpa kerja keras dari mereka, persetujuan laporna pertanggungjawaban itu tak akan pernah terwujud.

“Tahapan selanjutnya adalah ‎menyampaikan nota kesepakatan ini kepada Gubernur Lampung untuk dievaluasi sehingga dapat disahkan menjadi Perda,” jelasnya.‎ (Iswan)