oleh

Tiga Desa di Kecamatan Jati Agung Gelar Sosialisasi Tehnik Tata Cara Pemilihan Calon Kepala Desa

Harianpilar.com, Jati Agung – Sebanyak tiga desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan mengadakan sosialisasi,  tehnik  tata cara pemilihan calon kepala desa. Ke tiga desa yakni; Desa Sodoharjo, Sumberja dan Margo Letari.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di balai desa masing-masing desa, Senin (07/06/2021).

Hadir dalam acara tersebut para perangkat desa dan calon kepala desa serta para panitia seleksi para calon kepala desa  dan kepemerintahan Kecamatan Jati Agung.

Acara tersebut dibuka oleh Camat Jati Agung Jhoni Irjal, S.Sos. di saksikan Ekobang Minarni, SH.MM, Rusdi Wanti Kasi Kepemerintahan Babin Kamtibmas Polsek Jati Aung, Babinsa 421-09, Tanjung Bintang.

Kades Margo Lestari Sonjaya mengatakan bahwa dirinya akan mematuhi aturan Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Selatan Nomor 12 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Sonjaya juga berjanji akan mematuhi apa yang diperintah oleh pemerintah kecamatan dan panitia pelaksana yang telah ditunjuk.

Demikian juga dengan para calon Kades Sumber Jaya akan mematuhi dan melengkapi berkas serta data yang harus dipersiapkan sebagai calon Kades di Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Hal senada juga disampaikan oleh para calon Kades Sido Harjo. Pihaknya akan mematuhi dan melengkapi syarat-syarat administrasi dan mematuhi aturan Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Selatan Nomor 12 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan harus mempunyai alamat KTP Elektronik,  panitia penjaringan para calon Kades Sidoharjo.

Camat Jati Agung Jhoni Irjal mengatakan persiapan Pilkades di Kecamatan Jati Agung diawali rapat pembahasan perubahan kedua atas Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Selatan Nomor 12 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

“Kini juga terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.72/2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri No112/2014 tentang Pilkades perlu menegakan protokol kesehatan (Prokes),”ujar dia.

Dia menjelaskan, dalam Permendagri No. 72/2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri No.112/2014 tentang Pilkades, salah satu poin poin disebutkan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan prokes untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran atau penularan corona virus disease 2019 (Covid -19).

Lebih lanjut dia mengungkapkan desa menjadi sebuah elemen penting dalam tata negara. Dari desa ini lah masyarakat dapat mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Hak untuk mendapatkan bantuan pemerintah mereka dapatkan melalui pemerintahan desa,  begitu juga dengan hak menentukan kepala desa yang akan memimpin mereka.

Namun, pada saat ini banyak yang tidak mengerti bagaimana tata cara pemilihan kepala desa. Masyarakat hanya tahu mereka akan memilih bakal calon yang ada, tanpa tahu alur maupun prosedurnya. (Mar)