Harianpilar.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo merespons secara langsung berbagai kritikan dan masukan yang disampaikan masyarakat dari berbagai latarbelakang dalam pemberitaan ‘Menuju Setahun Kepemimpinan Ridho-Bachtiar’ di Surat Kabar Harian Pilar dan harianpilar.com secara berseri dari Bagian I hingga V.
Gubernur termuda di Indonesia itu secara gamblang mengurai satu persatu persoalan yang disampaikan publik. Secara umum, Ridho menyatakan konsep pembangunan yang dijalankannya berorientasi pada peningkatkan kesejateraan masyarakat dan memaksimalkan anggaran pemerintah untuk mendorong peningkatkan ekonomi rakyat.
Selama hampir sepekat penerbitan ‘Menuju Setahun Kepemimpinan Ridho-Bachtiar’ persoalan yang paling banyak disorot adalah masalah keterlambatan pelaksanaan pembangunan terutama disektor infrastruktur jalan dan jembatan. Ridho mengakui terjadi keterlambatan yang disebabkan beberapa faktor. Mulai dari masalah teknis berupa kerusakan sistem pada server LPSE ditingkat pusat yang berpengaruh ke daerah, adanya perubahan struktur organisasi (nomenklatur) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), serta adanya perubahan perencanaan pembangunan dan pembenahan infrastruktur ke full design yang komperhensif agar APBD tidak tersandra.
Ridho memaklumi jika masyarakat mengeluhkan keterlambatan pelaksanaan program itu terutama di sektor infrastruktur. Sebab, Lampung memang mengalami kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang parah, bahkan bisa dikategorikan darurat infrastruktur.
Namun, jelasnya, pembenahan infrastruktur itu tidak boleh lagi asal-asalan atau dengan kualitas yang tidak baik. Karena itu, pihaknya mendorong perubahan perencanaan ke yang bersifat lebih strategis agar APBD tidak tersandra setiap tahunnya. Mengingat, selama ini perbaikan jalan dan jembatan kerap tidak bertahan lama.”Selama ini kan baru diperbaiki sudah rusak lagi, ini yang kita ubah agar kualitasnya baik. Sehingga anggaran kita tidak tersandra untuk infrastruktur saja,” ujar Ridho saat berbincang dengan Pemimpin Redaksi Harian Pilar, Mico Periyandho, belum lama ini.
Menurutnya, kerusakan jalan sebagian besar disebabkan karena ada pengalihan arus kendaraan dari jalan nasional ke jalan provinsi, setidaknya ada 10 ruas jalan provinsi yang rusak berat akibat pengalihan itu.
Dalam kalkulasi anggaran, Ridho menyatakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan Provinsi Lampung setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp4 triliun. Namun, Pemprov baru bisa menganggarkan Rp1 triliun. “Jadi baru seperempatnya. Anggaran kita kecil, butuh bantuan APBN melalui dana alokasi khusus (DAK) dan lainnya. Itu yang saya terus upayakan dipusat, saya tidak hanya menemui Menteri PU, Dirjen-Dirjen-nya juga saya temui agar infrastruktur di Lampung jadi prioritas,” ungkapnya.
Upaya lainnya, Ridho terus mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Sumatera, sehingga beban infrastruktur Provinsi Lampung bisa dialihkan ke jalan ton.”Menteri BUMN sudah kita temui untuk percepatan Jalan Tol. Kan bisa berkurang beban jalan provinsi kalau dialihkan ke Jalan Tol. Sehingga kondisi jalan bisa terjaga,anggaran tidak tersandra, dan ekonomi masyarakat terus maju,” tandasnya.
Ridho berjanji akan mengejar dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan disektor infrastruktur dengan kualitas yang baik. Bahkan, terkait kekekhawatiran banyak pihak terhadap kondisi infrastruktur menjelang musim mudik Idul Fitri 2015, Ridho menyatakan, sudah ada upaya-upaya khusus untuk menangani kondisi jalan di jalur mudik, termasuk mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat memperbaiki jalan Nasional yang menjadi jalur mudik. (Tim HP/Juanda)
