Harianpilar.com, Lampung Tengah – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) menjelaskan bahwa setiap Undang-Undang agar memperhatikan pilar kebangsaan seperti nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
“Idealnya setiap undang-undang tidak bertentangan dengan pilar kebangsaan, undang-undang harusnya dapat memperkuat dan mendukung nilai-nilai pancasila dan UUD 1945” ujar Junaidi dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di Desa Rama Indra, Seputih Raman, Lampung Tengah, Senin (09/11/2020).
Dia mengungkapkan, kegiatan ini dalam rangka melakukan transformasi ilmu pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan kenegaraan.
“Kali ini kami memberikan materi kepada seluruh elemen masyarakat, dari mulai petani, santri, aktivis, pemuda, guru SD, SMP, SMK, serta kalangan santri, mengenai sosialisasi 4 pilar kebangsaan,” ujarnya.
Sosialisasi 4 pilar ini, kata Junaidi Auly, dinilai sangat penting agar seluruh elemen bangsa dapat memahami secara utuh dan paham untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dia mengajak masyarakat untuk lebih gencar memberikan transformasi dan pengetahuan tentang 4 pilar kebangsaan ini, karena melihat kondisi saat ini banyak sekali yang mengancam dan memperetak persatuan dan kesatuan bernegara.
“Sehingga sosialisasi 4 pilar ini bisa dijadikan suatu problem solving terhadap munculnya radikalisme, anti NKRI dan anti Pancasila serta perlu diberikan dorongan kepada masyarakat terkait sosialisasi ini,” kata dia.
Lebih lanjut Junadi menjelaskan bahwa sila kelima dalam pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia seharusnya dapat dijadikan rujukan dalam UU Cipta Kerja pada setiap klaster.
“Jangan sampai UU Cipta Kerja mendorong ekonomi yang tidak berkeadilan sosial termasuk didalamnya pada klaster ketenagakerjaan,” ungkap Junaidi.
Politisi asal Lampung ini berharap kedepan DPR dan pemerintah dalam merumuskan dan membahas UU harus mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara dengan mempertimbangkan berbagai pendapat, aspirasi, pemikiran, dan tanggapan yang berkembang di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan konflik dan penolakan secara luas yang mengancam persatuan. (Rilis)
