Harianpilar.com, Mesuji – Isu penerapan New Normal seperti menunggu sebuah perayaan besar dari pembebasan belenggu keterkurungan hidup dan kemandegan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
Hampir semua daerah, termasuk daerah zona merah bahkan hitam menyambut kebijakan itu dengan melakukan berbagai persiapan, oleh sebab, new normal dianggap sebagai angin segar yang dapat menggairahkan kembali ekonomi dan terserapnya anggaran.
Di Kabupaten Mesuji misalnya, pemerintah setempat gencar melakukan berbagai persiapan. Sosialisasi tentang new normal terus dilakukan, bahkan Bupati Mesuji H Saply Th ini paling getol mengampanyekan pentingnya mentaati protokol kesehatan.
Namun sayangnya, sejauh ini sosialisasi masih dilakukan sendiri-sendiri, tanpa melibatkan kekuatan media massa baik dalam struktur dan anggaran.
Padahal, pelibatan media massa, termasuk media sosial, dalam konteks pandemi, seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan sosialisasi, ketimbang menggelar even seremonial yang memakan biaya besar.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mesuji, Syamsudin S.sos sangat memahami hal itu. Sejak awal dia dilantik menjadi Sekdakab, Syamsudin kerap meminta media dapat menjadi garda terdepan, aktif mengampanyekan isu-isu besar (new normal) dan upaya kolektif di tingkat lokal.
“Peran media ya harus, kan sudah jelas bahwa ada lima unsur yang harus berperan aktif dalam pembangunan, ke-limanya tersebut adalah masyarakat, pemerintah, akademisi, media dan pengusaha,” ujarnya Selasa (07/07/2020).
Tak hanya itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji ini juga berharap media menjadi garda terdepan untuk memberi pencerahan kepada publik tentang apa yang dimaksud dengan new normal.
“Dalam menyongsong new normal ini, media harus terlibat, terutama dalam sosialisasi edukasi serta simulasinya,” ucapnya.
Menurutnya, efektifitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan gugus satuan tugas harus bersinergi dengan kekuatan media massa.
Sebelumnya, anggota DPRD Mesuji, Jhon Tanara, juga berpandangan yang sama, bahwa sosialisasi new normal dan upaya pencegahan Covid-19 jauh lebih efektif jika pemerintah daerah memanfaatkan peran media massa.
Sementara Ketua Umum DPP Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI), Hengki Ahmat Jazuli yang mengkritik model sosialisasi terbatas tak menyebarluas yang dilakukan banyak pemerintah daerah.
“Omong kosong, dan tak akan pernah efektif sosialisasi jika tidak melibatkan media massa, apalagi untuk urusan menghadapi pandemi,” katanya.
Untuk itu, kita mendesak pemerintah daerah lebih serius menangani pandemi Covid-19 dengan menggandeng media massa sebagai mitra strategis.
“Kami ada, dan kami siap membantu pemerintah. Tapi mengapa pemerintah daerah tak memandang kami, tak melihat kami, bahkan membiarkan kami menghadapi kesulitan, berjuang sendirian,” tukasnya. (Sandri)
