Harianpilar.com, Lampung Utara – Pencairan Dana Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) terkendala masalah tekhnis administrasi. Pasalnya, perubahan mekanisme realisasi langsung ke rekening desa, proses pencairan menjadi lebih selektif.
Untuk meminamalisir kebocoran, sehingga pada pelaksanaannya pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Jadi itu, mekanismenya berubah administrasi pun berubah. Saat ini tidak hanya dengan cara mengisi daring (siskeudes), melainkan juga dengan format digital. Jadi apa-apa yang dimasukkan harus dalam bentuk FDF, sementara saat ini mereka baru proses pengajuan manual untuk alokasi dana desa,” kata dia,
Berdasarkan data DPMD, desa yang telah mengajukan ADD sebanyak 172 dari 232 desa. Menurutnya, data itu termasuk 22 desa yang telah menerima realisasi alokasi dana desa Tahun 2019. Yang belum terbayarkan sebanyak 9 bulan atau tiga triwulan lamanya, dengan asumsi perbulan sebesar lebih Rp8 miliar/bulannya.
“Secara otomatis pengajuan dd itu sebanyak desa yang mengajukan add, tapi itu belum bisa dijadikan dasar mencairkan dana desa Tahun 2020,” terangnya.
Dia menjelaskan bahwasanya beberapa persyaratan utama dalam relisasi DD tahap pertama 2020 adalah perbup, surat kuasa pemindah tanganan, APBDes, dan hal lain lebih tekhnis. Yang nanti akan diserahkan kepada KPPN atau bendahara negara di daerah dalam bentuk softdisk, selain manualnya.
“Kalau pengajuannya sendiri, itu harus melalui rekomendasi pemerintah daerah. Mulai dari kit (DPMD), lalu diamprah di BPKA dan kemudiam diajukan kepada kantor pelayanan perbendaharan negara wilayah Kotabumi. Baru itu dapat dicairkan,” tambahnya.
Pihaknya menargetkan realisasi dana desa tahap pertama dilaksanakan pada awal April mendatang. Oleh karena itu meminta aparat desa yang belum dapat menyelesaikan segala persyaratan administrasi yang menjadi syarat utama proses.
“Kami minta disegerakan bagi yang belum, dan yang sudah dilengkapi softnya, “pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa laksanakan arahan Pemerintah Provinsi Lampung guna percepatam proses pencairan dana desa.
Kabid Pemdes DPMD Lampura, R Habibi mendampingi Kepala, Wahab mengatakan pemerintah daerah telah berupaya keras untuk menindaklanjuti arahan dari pemerintah provinsi. Guna mempercepat proses realisasi dana desa Tahun 2020, mulai dari sosialisasi sampai jemput bola langsung kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
“Jadi kemarin, (6/3), kita sudah mengundang pihak desa dan KPPN untuk mensosialisasi proses mekanisme pencairan DD. Meski itu seharus dilakukan langsung disana, tapi pemerintah daerah melakukannya sebagai upaya jemput bola mengundang langsung kesini. Yang dipimpin oleh Pejabat Sekretaris daerah,” kata dia.
Dan untuk sampai saat ini, dari 232 desa yang ada 43 diantaranya telah mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes). Untuk dapat syahkan melalui APBDes melalui DPMD dan Kecamatan, dari jumlah itu tiga diantaranya telah disyahkan oleh pihak kecamatan. (iswant/yoan)








