Harianpilar.com, Tulangbawang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang (Tuba) menilai tenaga pegawai honorer masih dibutuhkan dalam pemerintahan.
Hal itu menyusul adanya kesepakatan bersama antara Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kementerian PAN-RB dan BKN untuk menghapus pegawai honorer atau pegawai tidak tetap dari organisasi kepegawaian pemerintah.
Anggota Komisi I DPRD Tulangbawang Nirwansyah Habib menilai, penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintah akan berdampak dengan meningkatnya jumlah pengangguran.
Menurut dia, jika kesepakatan bersama itu diterapkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan eksekutif untuk mencarikan solusi bagi 1637 pegawai honorer yang ada di Tulangbawang.
“Kita mintak audensi sama pemerintah Tulangbawang ,kalau bisaTuba jangan dikurangi kasian. Harapan kita seperti itu kepada beliau (Bupati Tulangbawang),” kata Nirwansyah, kepada Harian Pilar, Senin (27/01/2020).
Disinggung apakah Legislatif akan mendorong Eksekutif agar dapat mengangkat pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Anggota legislatif asal Partai Golkar ini menyatakan, menunggu regulasi dari pusat.
“Iya, tapi jangan melangar UUD atau Perpu.
Kita berharap yang honor dipertahankan,” ujar dia.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Tulangbawang Penliyusli PNR menjelaskan, terdapat 1637 pegawai honorer di Tulangbawang.
Mereka tersebar di instansi pemerintah daerah hingga kepelosok Kabupaten Sai Bumi Nengah Nyappur dan terdiri dari pegawai honorer di bidang Kesehatan maupun Pendidikan dan digaji menggunakan APBD.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupten Tulangbawang Rustam Efendi mengatakan, pemkab Tulangbawang menggelontorkan dana sepuluhan miliar untuk menggaji seribuan pegawai honorer se kabupaten setempat.
“Total Rp27 732 314 500 pertahun untuk gaji 1637 pegawai honorer yang ada di Tulangbawang,” kata dia beberapa waktu lalu. (Rizal)
