oleh

Silpa APBD Provinsi Lampung Tahun 2018 Rp93,8 Miliar

Harianpilar.com, Bandarlampung – APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2018 sebesar Rp 7,098 triliun (89,45%), realisasi belanja daerah sebesar Rp 7,538 triliun (87,87%). Sedangkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 533 miliar. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp 93,8 miliar.

“Jadi, sisa lebih pembiayaan anggaran APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp 93,8 miliar,” kata Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal menandatangani persetujuan bersama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2018, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (31/07/2019).

Penandatanganan tersebut dilakukan pada rapat raripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pembicaraan tingkat II laporan badan anggaran DPRD Provinsi Lampung terhadap Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun 2018.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, Badan Anggaran dan Fraksi-fraksi yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu serta bersedia melakukan koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak eksekutif selama proses pembahasan Raperda ini,” ujar Arinal.

Gubernur menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, saran dan juga kritik yang disampaikan terhadap substansi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

Provinsi Lampung tahun anggaran 2018, maupun pelaksanaan program kegiatan pembangunan umumnya.

“Baik program kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, merupakan referensi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan dikemudian hari guna tercapainya program dan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan masyarakat di Provinsi Lampung lebih sejahtera,” kata dia.

Ia menyebutkan Raperda yang telah mendapat persetujuan dewan tersebut, selanjutkan akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi.

“Hal ini sesuai dengan amanat pasal 303 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujarnya.

Seperti diketahui, persetujuan penetapan Raperda Provinsi Lampung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2018 ini merupakan tindaklanjut dari penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2018 dilanjutkan dengan pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung pada, Kamis (25/07/2019) lalu.

Dari hasil uraian tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan APBD 2018 dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun kinerja. (Mar)