Harianpilar.com, Bandarlampung – Puluhan massa yang tergabung dalam LSM Akar Lampung, Garda Aksi, dan Simulasi Lampung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, senin(30/03/2015).
Dalam aksi nya element masyarat tersebut menuding Kejaksaan tinggi Lampung lemah dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang dilaporkan sejumlah Lembaga swadaya masyarakat, dan mengakibatkan robohnya pintu gerbang kantor Kejati.
,”Salah satunya yang kami tanyakan kepada pihak kejati adalah mengenai kasus dugaan korupsi pada Dinas PU kota Bandar Lampung tahun anggaran 2014 karena sejak bulan november kami telah melaporan, namun sampai saat ini tak kunjung ditindaklanjuti, ungkap Ketua Akar Lampung, Indra Mustain.
Ia menjelaskan, Proyek dugaan dikorupsi oleh pejabat Dinas PU kota Bandar Lampung tahun anggaran 2014 diantaranya proyek peningkatan dan pelebaran jalan Sutan Badarudin ruas jalan Sisingamangaraja s/d Jl imam bonjol tanjungkarang Barat senilai Rp. 1.873.760.000, yang dikerjakan oleh CV.Permata Hijau dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.844.356.000, proyek bronjong Way Belau kec.Telukbetung selatan pagu anggaran Rp.500 juta dengan nilai kontrak dikerjakan CV.Banyu Biru sebesar Rp.497.055.000, proyek peningkatan dan pelebaran jalan RA komarudin ruas jalan Soekarno Hatta s/d Ruas jalan Nawawi dengan pelaksana kegiatan CV.Rifki utama pagu anggaran Rp.2.320.772.000 nilai kontrak Rp.2.282.593.000, pembangunan jembatan di Jl.Pajajaran Kel.Jagabaya I kec.Wayhalim pagu anggaran Rp.578.369.000 dengan nilai kontrak Rp.572.712.000 dikerjakan oleh CV.Ridho Karya Utama, proyek peningkatan dan pelebaran jalan Sentot alibasya di ruas jalan ki HI agus Anang s/d Jalan soekarno hatta pagu anggaran Rp.5.216.000.000 dengan nilai kontrak Rp.5.138.767.000 oleh PT Satria Sukarso Wawai, dan peningkatan jalan Doso Moko, jalan Sri Kresna, Jalan Bima Kel.Sawah Brebes yang dikerjakan oleh CV Madu Karya nilai kontrak Rp.786.983.000.
,” andai kata di Lampung ada KPK, pasti kami tidak demo di Kejati.”Andai juga di Lampung ada Mabes polri, tidak mungkin kami demo di Polda. Karena Kajati Lampung tidak bisa merubah keadaan di Lampung ini. Kajati baru yang terhormat kami Akar lampung bersama gerakan Garda Aksi, sudah barang tentu peduli dengan bumi pertiwi lampung ini, kalau bukan kita siapa lagi. Wajar kalau ketika hari ini kami hadir disini, karena anggaran di pemrintahan , APBD dan APBN diserap dari pajak rakyat bergumpal jadi sebuah anggaran, ketika kegiatan berbuah jadi proyek, nyatanya dikorupsi oleh pejabat di pemerintahan,”jelasnya.
lebih lanjut dirinya mengatakan,”Semua pajak yang dikumpulkan negara, dikorupsi oleh tikus-tikus pejabat, dibelakang lakukan tindakan korupsi, didepan pejabat, dan masyarakat, saya calon walikota, calon bupati, disitu janji kedepankna kepentingan masyarakat, nyatanya ketika jadi, mereka korup anggaran tersebut. Disini kita tuntut penegakan hukum yang adil, kami minta aparat penegak hukum tidak lempem, dugaan korupsi di Lampung.apa yang udah anda perbuat supremasi hukum di Kejati Lampung?.yang ada di KPK, selama ini, kita lihat di tv, korupsi sebalang, padahal Lampung notabene banyak koruptor, aparat penegak hukum duduk diam saat ini belum ada gebrakan,”tegasnya.
Sementara itu, saat pendemo tengah orasi, As Intel Kejati Lampung, Leo Simanjuntak, mendekati para pendemo, dan mengajak bersama-sama untuk menindaklanjuti laporan itu.
“Saya sangat setuju, dan yuk kita sama-sama,memberantas korupsi,”kata dia.
Ditegaskannya, laporan secara lengkap yang diberikan oleh Akar dan Garda Aksi akan segera ditindaklanjuti.
“Kita perlu data lengkap dari kawan-kawan Akar dan Garda Aksi, karena perlu kawan-kawan Pers ketahui, bahwa ada aturan-aturan serta SOP yang harus dilaksanakan, ada tehnik-tehnik penyidikan yang harus kita laksanakan, karena dengan strategi-strategi itu, bisa dilakukan, cepat atau lambatnya itu sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Percayakan kepada Kajati yang baru ini, semua akan ditindak lanjuti,”tukasnya.
Karena menurutnya, dalam kasus-kasus korupsi itu ada indikator-indikator yang diperlukan, misalnya menghilangkan barang bukti, dan lain sebagainya. “Pada prinsipnya kita bekerja, bukan kita diam, tapi karena prosedur dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan sehingga masyarakat menyangka tindak lanjutnya lambat,”paparnya.
Pantauan harian pilar, seusai pendemo keluar dari lingkungan Kejati Lampung, para pejabat di Kejati Lampung langsung merapatkan barisan, dan tampak Kasi pidsus Kejari Bandar Lampung Fredy Simanjuntak dan Kasi Intel Kejari, Sutikno datang ke Kejati Lampung kemungkinan masalah kasus Dinas PU Kota Bandar Lampung di demo oleh LSM.
“Ya itu kita panggil, masalah PU Kota juga, yasudah ya, saya mau rapat dulu,”ujar Kasi Penkum Kejati, Yadi Rachmat, dengan buru-burunya masuk ke ruangan.
Sebelum di Kejati, massa juga mendemo Pemkot Bandar Lampung, terkait dugaan korupsi di Dinas PU Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2014, Senin (30/3/2015) sekitar pukul 11.10 Wib.
Ketua Akar, Indra, menuding program infrastruktur yang digalakkan oleh Pemkot Bandar Lampung, sudah benar, namun perlu dikontrol para pejabat Dinas PU kota yang melaksanakan anggaran tersebut.”bahwa Herman HN mengklaim fokus pembangunan insfrastuktur di kota,nah sudah benar itu, dia memang paham masalah ebajeting, masalah keuangan, tapi masalah tehnis ini yang sangat disesalkan. Karena kami kontrol tiap hari, dan anggaran paling besar Satker di Kota Bandar lampung adalah di Dinas PU , anggaran insrastruktur di Dinas PU Kota Bandar Lampung ini tahun ini saja 300 Miliar, jangan sampai ulah oknum, merusak reputasi Anda (Herman HN,red),”tegasnya.
Secara etika, “kami tidak demo, dan secara , nyatanya sampai saat ini, laporan yang kami masukan ke Kejati dinyatakan hilang oleh oknum-oknum orang Kejati, dan ada pula bilang, Akar gak usah Demo Kejati, dan ini ada apa?,”tanya Indra Mustain, Senin (30/3/2015) saat orasi di depan Pemkot Bandar Lampung.
“Dulu saya masih ingat, masalah kepala BPLH Kota, demo dua hari kemudian Pak Walikota langsung mengganti pejabat itu, saya juga ingin, Kadis PU ini merasakan hal yang sama,”pungkasnya. (Abraham).
