Harianpilar.com, Bandarlampung – Dukungan langkah Tim Relawan DKI Lampung dalam menggalang dukungan agar Lampung menjadi Ibukota Negara (IKN) RI yang baru terus mengalir.
Kali ini dari Dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung (FT Unila) Ir. Anshori Djausal, MT. Dia mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Tim Relawan DKI Lampung dalam menggalang dukungan agar Lampung menjadi Ibukota Negara (IKN) RI yang baru.
“Saya yang tidak semuda kalian siap kerja bersama TIM Relawan DKI Lampung dan saya mengapresiasi jalan yang kalian rintis,” terang lulusan S-2 ITB ini sambil menandatangi Petisi Dukungan DKI Lampung di di Wood stair JL. Urip Sumoharjo-Kota Bandarlampung, Jumat (21/06/2019).
Menurut Anshori, sudah harus makin proggresif dalam membahas peluang, teknis, tantangan revolusi industri 4.0.
“Antipasi kemungkinan yang akan terjadi serta langkah mewujudkan lampung di pulau sumatera jadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) agar dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pusat pemerintahan dan pelayanan publik RI keluar pulau jawa yang telah jadi keputusan strategis Presiden RI Jokowi dapat di letakan pada lokasi yang paling layak tanpa menimbulkan persoalan baru di masa kini maupun di masa akan datangnya,” terangnya.
Apalagi, masih kata dia, Gubernur Lampung Arinal Junaidi telah siap perjuangkan DKI Lampung di tengah gegap gempitanya beliau bersama WAGUB dan perangkatnya untuk wujudkan lampung berjaya dan bersih dari korupsi.
“Lain dari pada itu kita sebagai anak bangsa indonesia punya kewajiban dalam memajukan NKRI dan menjadikan keputusan startegis Presiden RI Jokowi sebagai wadah persatuan dan keadilan sosial dalam melindungi segenap tumpah darah menuju indonesia maju,” ungkapnya.
Anshori Djausal juga mengatakan bahwa kita juga harus punya jawaban dalam perencanaan awal untuk menjawab aneka kekhawatiran maupun ketakutan sehingga tidak terjadi krodit di kemudian hari yang menjadi dosa bersama karna salah dalam rancangannya.
“Dan yakinlah apa yang sedang di perjuangkan ini akan membawa manfaat dan syafaat buat nusabangsa kita tercinta,” tukasnya.
Sementara itu, TIM Relawan DKI Lampung Ary meizary sepakat dengan pemikiran Ansori Djausal tersebut. Sehingga, kata dia, perlu ada pemikiran maupun kajian Teknis, Teknik dan Teknisi secara global baik dari sudut pandang Politik, ekonomi, sosiologis, antropologi, geografis, geofisika, demografis, etnografis dan Hankam serta audit demokrasi.
“Sehingga terbangun IKN RI yang; smart, Inklusif, Suistanable, Beautiful, future and green capital city in lampung at sumatera island,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Selatan (Lamsel) Hendri Rosadi mendukung penuh langkah Presiden RI Joko Widodo yang membuat keputusan strategis pemindahan ibu kota negara (IKN) ke luar pulau jawa. Bahkan, politisi PDIP Lamsel ini menilai Provinsi Lampung sangat tepat untuk dijadikan IKN baru dibanding dua wilayah lainnya, yakni Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim).
Hendri mepaparkan bahwa tanah negara yang tersedia di provinsi lampung pada bagian timur minim kebencanaan sangat layak di usulkan secara formal oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk jadi lokasi IKN baru RI.
“Apalagi daya dukung infrastruktur, suprastruktur, SDA dan SDM yang di miliki provinsi lampung sangat menopang kepindahan IKN RI ke lampung,” ujarnya, Minggu (23/06/2019).
Bahkan, masih kata dia, kini jarak DKI Jakarta tidak terlalu jauh karna lampung di pulau sumatera merupakan hinterland DKI Jakarta di pulau jawa.
“Sehingga jika di tautkan dengan veluwemeer aqueduct jembatan bawah laut ataupun jembatan layang atas laut maka jaraknya makin dekat lagi,” ungkapnya.
Terkait ketersedian lahan untuk IKN baru RI, Hendri menyampaikan bahwa lampung kawasan timur yang di maksud adalah terletak di sebagian kota/kabupaten.
Diantaranya, pertama, Tanah Negara dalam satu hamparan terletak di Kota Bandarlampung-Kota Baru-Lampung Selatan-Lampung Timur dengan luas keseluruhan 88.113Ha.
“Ini terletak di lahan PPS seluas 270Ha dalam PIAPS-Kota Bandarlampung. lahan Kota Baru seluas 1.500 Ha. Lampung Selatan pada; KPHL register 17 gunung serampok kurang lebih seluas 8.100 Ha, Lahan PTPN 7 Unit Bergen – Kedaton – Trikora – Natar kurang lebih 14.000 Ha. Lampung Timur KPHL Register 38 Gunung Balak kurang lebih seluas 24.000 Ha. KPHP Unit XIV Gedong Wani seluas 30.243 Ha terletak di Lamsel dan Lamtim,” paparnya.
Kedua, tanah negara di Lampung Selatan dan Lampung Timur dalam satu hamparan kurang lebih seluas 55.000 Ha.
Ketiga, Pesawaran – Lampung Selatan – Lampung Tengah tidak satu hamparan tapi berdekatan kurang lebih seluas 45.000 Ha. Lokasinya terletak di tanah negara yang di kelola oleh PTPN 7 pada Unit Usaha; Kedaton, Trikora, Natar, Rejosari dan Bekri.
Keempat, Lampung Tengah dan Lampung Utara pada tanah negara berkonsensi HGU – PTPN 7 bunga mayang kurang lebih seluas 80.000 Ha dan Register 39 Pubian – kawasan hutan di Tanjung Raja.
Kelima, Tulangbawang Barat dan Lampung Tengah tanah negara berkonsensi HGU kurang lebih seluas 44.000 Ha.
Keenam, Tulangbawang dan Mesuji tanah negara dekat garis pantai berkonsensi HGU eks tambak udang kurang lebih seluas 90.000 Ha.
Ketujuh, Waykanan dan Mesuji tanah negara seluas kurang lebih 110.000 Ha. Kedelapan, Mesuji seluas 44.000 Ha. Kesembilan, Waykanan seluas 66.000 Ha.
Kesepuluh, Lampung Timur seluas 130.000 Ha di TNWK. Kesebelas, Lampung Tengah, Tulangbawang Barat dan Tulangbawang kurang lebih seluas 100.000 Ha berkonsesi HGU.
Dikatakannya, 11 lokasi tersebut diatas tidak rawan bencana; tektonik, vulkanik, likuifaksi, kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut, Tsunami, tanah longsor, kekeringan air bersih dan banjir bandang extrim.
“Dengan demikian 11 lokasi tersebut layak di kunjungi oleh presiden RI dan di kaji oleh Kementerian PPN/BAPPENAS RI bersama tim besarnya sehingga dapat pilih satu lokasi untuk di tetapkan sebagai core area pemindahan IKN RI oleh Presiden RI Jokowi,” tukasnya. (Ramona)
