Harianpilar.com, Pringsewu – Kejaksaan Negeri Cabang Tanggamus di Pringsewu, menahan Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Pringsewu Arpho Riheru (54), Senin (17/4/2017).
Arpho Riheru diduga melakukan korupsi proyek pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di Pekon Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo anggaran 2014 dan 2015 senilai Rp490 juta.
Setelah melakukan pemeriksaan, Kejaksaan langsung menahan Arpho Riheru. Sekitar pukul 13.30 WIB, dia dimasukkan ke mobil tahanan kejaksaan kemudian dibawa ke Rumah tahanan (Rutan) Kotaagung.
Kacabjari Tanggamus di Pringsewu, Rolando Ritonga mengatakan, penyidik kejaksaan melakukan upaya penahan secara paksa terhadap tersangka AR karena diduga menyalahgunakan dana proyek pembangunan RTH tahun 2014 dan 2015 dengan jumlah anggaran sekitar Rp490 juta. “Untuk mengantisipasi segala kemungkinanan, AR kami tahan supaya tidak bisa berupaya menghilangkan barang bukti,” jelasnya.
Berdasarkan hasil penyidikan, AR diduga melakukan korupsi dan merugikan negara sekitar Rp150 juta. Tindakan ini, diduga dilakukan tersangka bersama teman-temannya. “Tersangka ditahan untuk jangka waktu 20 hari ke depan,” katanya.
Rolando menduga, ada keterlibatan tersangka lain dalam tindak pidana korupsi proyek pembangunan RTH tersebut. “Tersangka lain pasti ada. Tapi, kami tidak bisa menyebutkan di sini. Karena proses penyidikan ini sudah lama, mulai Juni 2016,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan korupsi tidak mudah. Ada pihak-pihak yang diduga terlibat. Maka tim ahli supaya mencari data valid sebagai bahan dalam penyidikan agar nantinya tidak kalah di persidangan.
Rolando Ritonga mengatakan, keterlibatan tersangka AR yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sewaktu tersangka menjabat Kasubsi di BPLH Pringsewu yang sekaligus menjadi Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan RTH tahun 2014 dan 2015.
Sedang untuk rekanan, Rolando belum bisa menyebutkannya dan masih dalam penyidikan. Kalau modus tersangka menunjukan rekanannya masih teman-temannya, artinya ada indikasi kerja sama satu pasangan untuk korupsi. “Yang pasti hasil pekerjaan pembangunan mereka di bawah spesifikasi,” tegasnya.
Kacabjari Pringsewu menambahkan, bahwa penetapan tersangka AR sebagai tersangka sjak Januari 2017. Tersangka AR diancam UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. (Mar/Lis)
