Harianpilar.com, Bandarlampung – Manteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan terbaik pertama atas penanganan konflik sosial tingkat Provinsi se-Indonesia kepada Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, di Ballroom Birawa Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (15/03/2017).
Kementerian Dalam Negeri, menilai Gubernur Lampung dinyatakan telah berhasil membentuk dan menjalankan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung, yang mana tim tersebut telah secara baik berkoordinasi bersama dengan komponen di daerah baik TNI/Polri, BIN dan unsur di daerah lainnya untuk mencegah, menanggulangi dan mengantisipasi konflik sosial yang ada di Provinsi Lampung. Dalam kesempatan ini juga Gubernur Lampung didaulat untuk memberikan pemaparan tentang operasional dan tata kelola Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung.
Lebih lanjut Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa kunci penanganan konflik sosial ada pada koordinasi dan pendeteksian sejak dini akan gejala kerawanan sosial yang akan menyebabkan terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab pihak POLRI dan TNI, jauh daripada itu koordinasi berperan sangat penting bagi mencegah, meredam menanggulangi konflik sosial tidak terus berkembang dan berkelanjutan.
“Selain daripada itu Kementerian Dalam Negeri juga akan terus membangun serta memberikan dukungan melalui tata kelola pemerintahan pusat yang akan disinergikan oleh kebijakan pemerintah daerah agar penanganan konflik sosial dapat berjalan efektif, pemerintah daerah juga kiranya harus tetap terus memperhatikan aspek budaya atau kebiasaan di suatu daerah melalui komunikasi bersama dengan tokoh-tokoh adat agar tercipta keharmonisan dengan menjaga adat istiadat budaya dalam muatan lokal”, harapnya.
Menteri menambahkan keragaman dan kemajemukan antar suku bangsa ini menjadi perhatian kita bersama, dimana dibutuhkan koordinasi antar wilayah satu sama lain, penangananpun mungkin berbeda satu sama lain antar wilayah, namun kita harus bisa merumuskan langkah-langkah strategis apa yang tepat digunakan untuk menanggulangi dan mencegah konflik sosial selain untuk melakukan deteksi dini, karena perkembangan serta dinamika di masyarakat tidak hanya terjadi perhari tetapi perjam, permenit bahkan per detik.
“Saya berpesan kepada kepala daerah yang hadir, ke depan kiranya dapat ditambahkan jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk penanggulangan konflik sosial, tentunya penganggaran tidak saja berfokus pada saat pilkada saja, tetapi juga penguatan koordinasi pada unsur pimpinan di daerah kita unsur kepala daerah harus dapat melaksanakan keterpaduan dalam penanggulangan konflik sebab tujuan dari negara adalah mewujudkan keamanan dan stabilitas hukum dan sosial di masyarakat,” katanya.
Kepala Biro Humas dan Protokol Bayana menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai wujud apresiasi Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur Lampung karena dinilai telah berhasil membentuk dan menjalankan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung. Dimana Tim tersebut telah berkoordinasi bersama secara baik dengan komponen di daerah baik TNI/Polri dan BIN dan unsur di daerah lainnya untuk mencegah, menanggulangi dan mengantisipasi konflik sosial yang ada di Provinsi Lampung.
“Dalam kesempatan ini Gubernur Lampung juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh perangkat pemerintah, TNI dan Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap kekompakan semua unsur terkait di Provinsi Lampung”, jelasnya.
Lebih lanjut Bayana mengatakan bahwa penghargaan ini bukanlah pertama kalinya diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Di Tahun 2016, Lampung juga merupakan salah satu 10 Provinsi Terbaik yang menerima penghargaan dalam Penanganan Konflik Sosial dari Menteri Dalam Negeri.
“Gubernur berharap kedepan masyarakat dan para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lebih berpartisipasi dalam menjaga stabilitas yang kondusif, dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan di daerah masing-masing,” ujarnya.
Kabag Humas dan Komunikasi Publik Pemprov Lampung Heriyansyah menambahkan, pelaksanaan pilkada serentak di Lampung turut mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat. Dimana Lampung berhasil melaksanakan Pilkada secara aman hingga penanganan konflik yang dilakukan secara damai.
“Selain Lampung, penghargaan serupa juga diberikan kepada Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo,” katanya. (Ramona/Maryadi)
