oleh

185 Guru Kemenag Lampung Diusulkan Jadi PPPK

Harianpilar.com, Bandarlampung – Kabar baik bagi ratusan tenaga pendidik di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung. Sebanyak 185 guru diusulkan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan target realisasi seluruhnya pada 2027.

Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan tenaga pendidik sekaligus memberikan kepastian status kepegawaian bagi guru yang belum terakomodasi dalam pengangkatan sebelumnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Lampung, Zulkarnain, mengungkapkan usulan 185 guru tersebut mencakup tenaga pendidik dari lingkungan madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Media Gathering bersama insan pers di Aula Sai Batin, Kantor Kanwil Kemenag Lampung, Senin (16/11/2026).

Zulkarnain berharap seluruh guru yang masuk dalam usulan tersebut dapat memenuhi persyaratan administrasi serta didukung ketersediaan anggaran pemerintah.

“Ada 185 yang diusulkan, campur dari madrasah sama PAI. Mudah-mudahan ini bisa sesuai persyaratan dan anggaran mencukupi, sehingga bisa terangkat semua untuk tahun 2027,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi harapan bagi 185 guru yang kini menantikan kepastian pengangkatan sebagai PPPK. Namun, realisasinya masih bergantung pada pemenuhan persyaratan dan kemampuan anggaran pemerintah.

Di sisi lain, Zulkarnain menegaskan bahwa penataan tenaga kepegawaian di lingkungan Kemenag Lampung telah memasuki babak baru. Menurutnya, saat ini tidak ada lagi tenaga honorer karena seluruh tenaga yang sebelumnya berstatus honorer telah beralih ke skema PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.

“Kalau honor sekarang sudah tidak ada. Semua sudah diangkat PPPK, ada PPPK yang penuh waktu dan ada yang paruh waktu. Jadi, honor memang sudah tidak diperbolehkan lagi,” tegasnya.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan sistem kepegawaian pemerintah yang mengarah pada penghapusan status tenaga honorer dan penguatan skema kepegawaian yang lebih tertata.

Meski demikian, usulan tambahan 185 guru menjadi perhatian tersendiri. Kepastian pengangkatan mereka pada 2027 diharapkan dapat memperkuat tenaga pendidik sekaligus memberikan kejelasan status bagi guru madrasah dan PAI.

Selain persoalan kepegawaian, Zulkarnain juga menyoroti pentingnya membangun hubungan strategis dengan insan pers sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, media memiliki peran penting dalam mendorong keterbukaan informasi, mengawal kebijakan, sekaligus memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, Kanwil Kemenag Lampung ingin membangun hubungan yang tidak hanya sebatas publikasi kegiatan, tetapi berkembang menjadi kolaborasi dan sinergi untuk memperbaiki sistem pelayanan.

“Kita menjalin tali silaturahmi dan keterbukaan informasi kepada teman-teman media. Ke depan, kita ingin membangun kolaborasi dan sinergi untuk sama-sama memperbaiki sistem di Kanwil Kemenag Lampung,” katanya.

Ia juga berharap kritik, saran, dan masukan dari media dapat menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya dalam melakukan pembenahan internal.

Dalam kesempatan tersebut, Kemenag Lampung turut menyampaikan berbagai capaian kinerja selama periode Januari hingga November 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan kepada publik.

Zulkarnain menegaskan, komunikasi yang terbuka dengan media diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat.

Kini, perhatian tertuju pada realisasi usulan 185 guru tersebut. Target 2027 menjadi harapan baru bagi tenaga pendidik madrasah dan PAI di Lampung untuk memperoleh kepastian status kepegawaian sekaligus meningkatkan kualitas pengabdian di dunia pendidikan.

Bagi 185 guru yang diusulkan, tahun 2027 bukan sekadar target pengangkatan, melainkan penantian menuju kepastian status dan masa depan profesi. (*)

Komentar