Harianpilar.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mempertegas komitmennya mendukung agenda strategis nasional melalui penguatan sinergi pengendalian inflasi, pemutakhiran data sosial ekonomi, serta percepatan Program 3 Juta Rumah.
Langkah tersebut ditegaskan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (13/7).
Mewakili Gubernur Lampung, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, mengikuti rakor dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap tren kenaikan inflasi dalam tiga bulan terakhir. Meski inflasi nasional secara tahunan masih berada pada angka 3,34 persen, pemerintah daerah diminta menjaga agar laju inflasi tidak melampaui target nasional sebesar 3,5 persen.
Komoditas pangan seperti bawang merah, bawang putih, beras, cabai, hingga ikan segar disebut menjadi penyumbang utama inflasi bersama sektor transportasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Karena itu, daerah diminta memperkuat langkah pengendalian melalui koordinasi lintas sektor dan menjaga ketersediaan pasokan.
Selain inflasi, rakor juga membahas percepatan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026 sebagai basis kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, ikan segar menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar secara nasional akibat kenaikan biaya operasional nelayan dan kondisi cuaca yang memengaruhi hasil tangkapan. BPS juga telah merilis DTSEN Versi 3 yang kini mencakup lebih dari 290 juta data individu dan hampir 96 juta data keluarga berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan keberhasilan digitalisasi bantuan sosial sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran data, verifikasi lapangan, serta sosialisasi kepada masyarakat.
“Kunci keberhasilan digitalisasi bansos ada pada keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran data, verifikasi lapangan, pemanfaatan DTSEN, serta sosialisasi kepada masyarakat sehingga bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” tegas Saifullah Yusuf.
Rakor juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Pemerintah daerah didorong memberikan kemudahan perizinan, pembebasan sejumlah retribusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memperkuat dukungan APBD, serta mengoptimalkan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Melalui forum tersebut, Pemprov Lampung menegaskan kesiapan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Badan Pusat Statistik, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan kualitas data nasional, dan mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas demi mendorong kesejahteraan masyarakat. (*)
Komentar