Harianpilar.com, Bandarlampung- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan instrumen strategis untuk mencetak generasi unggul sekaligus menggerakkan roda perekonomian desa melalui pemberdayaan petani, peternak, UMKM, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri dan membuka acara Pengukuhan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) DPD Provinsi Lampung dan DPD Kabupaten/Kota se-Lampung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).
Dalam kesempatan itu, pengurus APPMBGI Lampung dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras.
“Program MBG merupakan salah satu upaya mempersiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan. Ini adalah cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Gubernur Mirza.
Menurut Mirza, manfaat MBG jauh melampaui pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Program ini dirancang menjadi penggerak ekonomi berbasis desa melalui pembangunan rantai pasok pangan yang melibatkan masyarakat lokal.
Keberadaan dapur-dapur MBG di berbagai wilayah diharapkan mampu menciptakan efek ekonomi yang luas, mulai dari meningkatnya permintaan hasil pertanian, peternakan, hingga produk UMKM yang menjadi pemasok kebutuhan dapur.
“Dapur MBG harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa. Petani, peternak, BUMDes, dan UMKM harus terlibat sehingga manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Gubernur Mirza mengungkapkan ironi yang masih dihadapi Lampung. Meski menjadi salah satu daerah penghasil protein terbesar di Indonesia melalui komoditas ayam, telur, ikan, dan jagung, tingkat konsumsi protein masyarakat masih tergolong rendah dibandingkan provinsi lain.
Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta indeks pembangunan manusia (IPM).
“Kita penghasil protein besar, tetapi konsumsi protein masyarakat masih berada di kelompok terbawah nasional. Ini harus menjadi perhatian bersama karena berpengaruh pada kualitas SDM kita,” katanya.
Karena itu, Mirza meminta seluruh pengelola dapur MBG, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok, dan mitra kerja menjalankan program dengan penuh tanggung jawab.
“Anggap anak-anak penerima manfaat sebagai anak-anak kita sendiri. Jangan semata-mata berorientasi pada keuntungan. Yang kita bangun adalah masa depan generasi bangsa,” pesannya.
Selain menekankan aspek gizi dan ekonomi, Gubernur juga meminta pengawasan pelaksanaan MBG diperketat, mulai dari kualitas makanan, kebersihan dapur, standar keamanan pangan, hingga transparansi tata kelola keuangan.
Hal senada disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yang menegaskan bahwa berbagai persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat, termasuk kasus keracunan makanan, tidak boleh lagi terjadi dalam pelaksanaan program.
“Jika masih terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat, termasuk kasus keracunan makanan, tentu tidak bisa ditoleransi dan akan ditindak sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras menjelaskan organisasi yang dipimpinnya dibentuk untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar nasional dan tujuan pemerintah.
Saat ini APPMBGI telah terbentuk di 38 provinsi dan sekitar 160 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Organisasi tersebut juga telah membangun MBG Command and Control Center yang berfungsi memantau pelaksanaan program secara real time, termasuk aspek keamanan pangan, ketahanan pangan, dan rantai pasok bahan baku.
“Kami hadir bukan untuk kepentingan bisnis kelompok tertentu, tetapi memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat,” ujar Abdul Rivai. (Ramona)
Komentar