Ini membuat miris. Juga sedih. Para elit seperti tidak peka.
Apa pun potensi ekonomi rakyat di akar rumput, selalu saja dikapitalisasi.
Ujung-ujungnya, asing dilibatkan. Garap potensi itu secara besar-besaran. Masif.
Pengusaha besar tentu mudah melakukannya. Mereka punya modal. Punya jaringan internasional.
Sementara rakyat? Hanya punya harapan.
Seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Awalnya, niatnya mulia. Ada dua tujuan besar.
Memenuhi gizi anak, ibu hamil, hingga lansia.
Lalu, membuka pasar bagi komoditas lokal.
Terutama pertanian dan peternakan. Dua sektor ini adalah napas ekonomi para petani di desa-desa.
Semangat itu yang kerap diteriakkan Presiden Prabowo Subianto.
Mandiri. Berdikari. Anti bergantung pada asing. Itu prinsipnya.
Tapi yang muncul justru realitas menyedihkan. Menyakitkan.
Saat kebutuhan komoditas melonjak, dedengkot pengusaha dalam negeri justru punya pikiran lain.
Ini nampak jelas dari pernyataan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.
Anin melalui Kadin, mulai menjajaki kerja sama dengan perusahaan-perusahaan China. Untuk menggarap hilirisasi industri unggas.
Tujuannya? Memenuhi pasokan ayam hingga telur untuk program MBG.
”Dalam perhitungan kami, program ini membutuhkan 24 juta telur per hari,” kata Anin di Menara Kadin, Jakarta, seperti dilansir banyak media, Selasa (21/4/2026).
Angka yang fantastis. Dan gurih untuk bisnis.
Anin bahkan mencontohkan kebutuhan stok pangan untuk MBG di Provinsi Aceh.
Dalam perhitungannya, setidaknya diperlukan 600.000 telur per hari untuk dapur-dapur MBG di Aceh.
Anin juga mengutarakan kebutuhan pasokan ayam potong,”Indonesia membutuhkan 80 juta paha ayam, per hari untuk 80 juta siswa,” katanya.
Mari kita jujur. Langkah ini adalah jalan pintas yang berbahaya.
Ini bukan upaya mencapai kedaulatan pangan. Ini justru mengaburkan upaya kemandirian ekonomi.
Memang, target kebutuhan dalam negeri mungkin cepat terpenuhi. Tapi peternak rakyat kita tergilas.
Peternak lokal tak akan sanggup bersaing dengan mesin produksi masif dari China.
Jika ini dibiarkan, ekonomi kerakyatan di pedesaan akan mati. Peternak kita seperti dibunuh secara perlahan.
Apakah kita anti-asing? Tidak.
Tapi harus proporsional. Harus tahu batasan.
Asing silakan masuk, tapi hanya untuk teknologi atau pabrik pakan di tahap awal. Jangan kuasai seluruh mata rantai dari hulu ke hilir.
Jangan kuasai sumber penghidupan petani kita.
Produksi telur dan ayam harus tetap di tangan rakyat.
Pemerintah dan pengusaha besar wajib mendukung. Mensupport peternak agar kualitasnya naik.
Dan yang paling penting, pemerintah melalui MBG harus jadi pembeli siaga komoditas pertanian dan peternakan dari rakyat.
Dengan begitu, anggaran triliunan rupiah tidak terbang ke luar negeri sebagai keuntungan investor.
Uang itu harus berputar di desa-desa. Menghidupi warung, menyekolahkan anak petani, menggerakkan ekonomi lokal.
Percayalah, jika industri terintegrasi milik asing dipaksakan masuk ke sektor ini, kita mungkin dapat kecepatan memenuhi kebutuhan. Tapi kita meminggirkan petani dan peternak dalam Negeri.
Dan yang paling menyakitkan, kita kehilangan kesempatan emas membangun kemandirian pangan berbasis kekuatan rakyat.
Apakah itu yang kita inginkan? Mudah-mudahan bukan…Wallahu a’lam bish-shawab. (*)
Komentar